Serikat Karyawan BUMN Sambangi Kantor Erick Thohir, Ada Apa?
Para pekerja di perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Menteri BUMN, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Semua pimpinan BUMN selalu mengklaim sudah melakukan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan operasional perusahaan. Namun faktanya, berbagai kasus korupsi besar masih marak terjadi di BUMN. Kasus Jiwasraya menjadi contoh paling buruk, selain kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang lainnya. Menteri BUMN sebaiknya segera mengganti Direksi dan Komisaris BUMN yang buruk. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, Koordinator Aliansi Pekerja BUMN Bergerak, dalam keterangan pers tertulisnya. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Sementara di PT Pos Indonesia, diduga terjadi mismanajemen yang berakibat gagalnya Direksi dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki PT Pos Indonesia. Akhmad Komarudin, Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, menyayangkan pernyataan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, yang menyatakan bahwa pekerja tetap yang ada adalah beban dan penugasan di daerah terluar dan terpencil di Indonesia adalah beban. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Akhmad Komarudin juga mengungkapkan adanya pola pengadaan konsultan dan kontraktor yang patut diduga tidak memenuhi unsur Good Corporate Governance (GCG). Hal lainnya adalah kondisi keuangan PT Pos Indonesia yang cenderung decline dan cashflow Perusahaan yang sangat mengkhawatirkan serta adanya PHK sepihak telah dilakukan dengan sewenang-wenang kepada pengurus serikat pekerja. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
