Netflix Dapat Ratusan Miliar dari RI, Tapi Kemplang Pajak

Market - Yazid Muamar, CNBC Indonesia
17 November 2019 18:37
Netflix Dapat Ratusan Miliar dari RI, Tapi Kemplang Pajak

Jakarta, CNBC Indonesia - Netflix merupakan perusahaan asal California yang didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hasting sand Marc Randolph di Scotts Valley. Bisnis utama dari perusahaan tersebut ialah layanan streaming digital beberapa program film dan televisi, termasuk program-program Netflix itu sendiri.

Mengutip data Statista, Netflix memiliki 481.450 pelanggan di Indonesia hingga artikel ini dibuat. Pelanggannya bahkan diperkirakan naik dua kali lipat pada tahun 2020 menjadi 906.800. Tetapi sangat disayangkan Netflix ternyata tidak membayar pajak, Pemerintah mengakui kecolongan akan hal itu.

Ada tiga paket yang ditawarkan Netflix untuk para pelanggan di Indonesia. Mereka bebas memilih dengan membayar Rp 109.000/bulan, Rp 139.000/bulan, atau Rp 169.000/bulan.


Sumber Foto: Netflix


Bayangkan, dengan 481.450 pelanggan di Indonesia, dengan berlangganan paket paling murah saja yakni Rp 109.000/bulan, setidaknya Netflix B.V. pasti akan meraup Rp 52,48 miliar per bulannya. Artinya, selama setahun perusahaan tersebut minimal meraih Rp 629,74 miliar, bahkan angka tersebut bisa bertambah karena ada paket standar dan premium.


Melihat kewajiban Netflix sendiri, jika menggunakan PPN sebesar 10% maka Netflix harus setor ke negara minimal sebesar Rp 62,97 miliar. Belum lagi PPh atau pajak penghasilan lainnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama. Menjelaskan bahwa netflix belum menjadi objek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

"Enggak [bayar pajak]. Karena memang selama ini, mereka belum jadi BUT [Badan Usaha Tetap] di Indonesia, dan tidak menjadi wajib pajak di Indonesia," kata Hestu saat dihubungi CNBC Indonesia.

"Nah memang kesulitan kita memang di situ. Karena dari segi regulasi yang ada sekarang ini, belum bisa memaksa mereka jadi BUT, jadi subyek pajak dalam negeri. BUT kan subyek pajak dalam negeri."

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di bawah kendali Johnny Plate sebagai Menteri harus berani memblokir seluruh layanan Netflix di Indonesia. Pasalnya, video on demand yang tengah digandrungi masyarakat ini sama sekali tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara.



Padahal aturan sudah jelas, segala bentuk transaksi jual beli hingga jasa harus tunduk aturan perpajakan.

"Gampang sebenarnya, mereka tak bayar pajak. Setop sementara layanan di Indonesia. Kominfo harus kerja sama dengan Kementerian Keuangan," ungkap Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini kepada CNBC Indonesia, Kamis (14/11/2019).

Corporate Communication Netflix Kooswardini Wulandari sudah dikonfirmasi mengenai hal ini. Namun pihaknya meminta waktu untuk memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNBC]

(yam/yam)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading