Pak Jokowi, Emiten Juga Mengeluh Soal Izin yang Ribet

Market - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
04 October 2019 17:14
Perizinan dan seringkali tidak sinkron di tingkat pusat dan daerah dan justru jadi penghambat masuknya investasi ke Indonesia.
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pelaku pasar mendukung rencana pemerintah untuk merampingkan sejumlah perizinan melalui instrumen UU omnibus law untuk memperbaiki iklim investasi.

Pasalnya, selama ini pelaku usaha sering mengeluhkan oleh banyaknya perizinan dan seringkali tidak sinkron di tingkat pusat dan daerah dan justru jadi penghambat masuknya investasi ke Indonesia.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Samsul Hidayat menyatakan, wacana pemerintah menerbitkan, omnibus law, kata dia, adalah salah satu bentuk konkret untuk mempermudah dunia usaha, dengan demikian, diharapkan confiendence investor untuk berinvestasi di Indonesia kembali meningkat.

"Ini juga dirasakan anggota kita, banyaknya perizinan jadi hambatan bagi dunia usaha," kata Samsul, Jumat (4/10/2019).


Menurut Samsul, pelaku usaha juga merasakan, investor membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berinvestasi di Indonesia, padahal sudah memiliki dana. Lamanya proses perizinan ini membuat momentum investasi menjadi hilang, akibatnya investasi langsung ke Indonesia atau foreign direct investment (FDI) terkoreksi.

"Pemerintah mencoba merampingkan perizinan yang tidak diperlukan, karena beberapa ada yang redundant (di pusat dan daerah), AEI mendukung upaya pemerintah," kata dia.

Pemerintah, membuat terobosan untuk menyederhanakan proses perizinan investasi melalui satu regulasi yakni UU omnibus law. Konsep omnibus law adalah undang-undang yang dibuat secara lintas undang-undang sektoral untuk mencabut berbagai ketentuan dari sektor-sektor tersebut.

Omnibus law juga memungkinkan pemerintah membatalkan ketentuan di sejumlah UU. Aturan ini dianggap cara paling efektif mengatasi soal kendala perizinan. (hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading