Eksekusi Private Placement Tahap II, BJB Kantongi Rp 412 M
Monica Wareza, CNBC Indonesia
19 August 2019 15:09
Jakarta, CNBC Indonesia- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, (BJBR) akan melanjutkan rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD/private placement). Tahap kedua ini perusahaan akan mengantongi dana senilai Rp 412 miliar.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Bank BJB Nia Kania mengatakan private placement yang akan dilakukan tahun ini merupakan tahap kedua, setelah tahap I dilakukan di akhir tahun lalu. Aksi korporasi ini dilakukan perusahaan untuk menambah modal guna memenuhi rencana ekspansi perusahaan ke depan.
"Sudah dieksekusi di akhir 2018 tahap pertama dan akhir tahun ini tahap kedua. Khusus rights issue itu belum masuk bisnis plan jadi masih private placement dengan pertimbangan pemegang saham 75% adalah pemerintah Jawa Barat," kata Nia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Nia menjelaskan, dalam memproses aksi korporasi ini prosesnya memang cukup panjang. Sebab perusahaan harus melewati perijinan dan berkonsultasi mulai dari pemerintah daerah, DPRD hingga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Lebih lanjut, dia menjelaskan eksekusi di akhir tahun nanti bisa saja berubah dari target semula. Berhubung pihak yang akan menyerap private placement ini adalah pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Banten, kemungkinan bisa sebagian akan mundur ke tahun depan.
"Bukan hanya di bank yg kompleks prosesnya, tapi di pemerintah jenjang yang harus ditempuh harus ada Perda [Peraturan Daerah), kesiapan ABPD, ijin legislatif. Itu memerlukan waktu, itu tidak bisa bersamaBsama. bahkan munkin bisa geser ke 2020 yang senilai Rp 412 tergantung kekuatan APBD Pemda," jelas dia.
Corporate Secretary Bank BJB M. As'adi Budiman menyebutkan seluruh pemerintah kota dan kabupatan di dua provinsi yakni Jawa Barat dan Banten akan bertindak sebagai investor baru BJB. Termasuk empat kabupaten baru hasil pemekaran, antara lain Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran, yang sebelumnya belum memiliki saham di bank tersebut.
Secara total, nilai aksi korporasi ini mencapai Rp 684 miliar. Menurut As'adi, dana ini dibutuhkan perusahaan untuk ekspansi kredit perusahaan. Tahun ini target kredit hanya di kisaran 10%-11%, namun di tahun depan kredit akan ditingkatkan menjadi 12%-13%.
Adapun saat ini pemegang saham BJB paling besar masih dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 38,18%, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebesar 7,24%, Pemerintah Provinsi Banten sebesar 5,29%, Masyarakat dan Pemda dengan kepemilikan di bawah 5% sebesar 49,29% dan IR. Muhadi sebesar 0,01%.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article Simak! 8 Emiten Babon Gelar Paparan Publik Hari Ini
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Bank BJB Nia Kania mengatakan private placement yang akan dilakukan tahun ini merupakan tahap kedua, setelah tahap I dilakukan di akhir tahun lalu. Aksi korporasi ini dilakukan perusahaan untuk menambah modal guna memenuhi rencana ekspansi perusahaan ke depan.
"Sudah dieksekusi di akhir 2018 tahap pertama dan akhir tahun ini tahap kedua. Khusus rights issue itu belum masuk bisnis plan jadi masih private placement dengan pertimbangan pemegang saham 75% adalah pemerintah Jawa Barat," kata Nia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Lebih lanjut, dia menjelaskan eksekusi di akhir tahun nanti bisa saja berubah dari target semula. Berhubung pihak yang akan menyerap private placement ini adalah pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Banten, kemungkinan bisa sebagian akan mundur ke tahun depan.
"Bukan hanya di bank yg kompleks prosesnya, tapi di pemerintah jenjang yang harus ditempuh harus ada Perda [Peraturan Daerah), kesiapan ABPD, ijin legislatif. Itu memerlukan waktu, itu tidak bisa bersamaBsama. bahkan munkin bisa geser ke 2020 yang senilai Rp 412 tergantung kekuatan APBD Pemda," jelas dia.
Corporate Secretary Bank BJB M. As'adi Budiman menyebutkan seluruh pemerintah kota dan kabupatan di dua provinsi yakni Jawa Barat dan Banten akan bertindak sebagai investor baru BJB. Termasuk empat kabupaten baru hasil pemekaran, antara lain Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran, yang sebelumnya belum memiliki saham di bank tersebut.
Secara total, nilai aksi korporasi ini mencapai Rp 684 miliar. Menurut As'adi, dana ini dibutuhkan perusahaan untuk ekspansi kredit perusahaan. Tahun ini target kredit hanya di kisaran 10%-11%, namun di tahun depan kredit akan ditingkatkan menjadi 12%-13%.
Adapun saat ini pemegang saham BJB paling besar masih dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 38,18%, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebesar 7,24%, Pemerintah Provinsi Banten sebesar 5,29%, Masyarakat dan Pemda dengan kepemilikan di bawah 5% sebesar 49,29% dan IR. Muhadi sebesar 0,01%.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article Simak! 8 Emiten Babon Gelar Paparan Publik Hari Ini
Most Popular