Ahli Hukum: Kewenangan Penyidikan OJK Tidak Haram!

Market - Exist In Exist, CNBC Indonesia
23 April 2019 13:20
Tiga ahli hukum menyatakan kewenangan penyidikan OJK sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi.
Jakarta, CNBC Indonesia - Tiga ahli yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kewenangan OJK untuk melakukan penyidikan sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini disampaikan dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (23/4/2019).

Ketiga ahli tersebut, antara lain Zainal Arifin dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Mahmud Mulyadi dari Universitas Sumatera Utara (USU), dan Yunus Husein dari Universitas Indonesia (UI).

Ahli Hukum: Kewenangan Penyidikan OJK Tidak Haram!Foto: Tiga ahli yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kewenangan OJK untuk melakukan penyidikan sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi. (CNBC Indonesia/Exist In Exist)

Zainal Arifin dalam pemaparannya di sidang tersebut menyebutkan dua kesimpulan. "Pertama, kewenangan penyidikan OJK tidak lahir dari ruang hampa [...]. Kedua, kewenangan penyidikan OJK diberikan oleh UU bukan sesuatu yang haram," jelasnya.


Hal serupa juga disampaikan oleh Mahmud Mulyadi. Menurutnya, kewenangan penyidikan OJK merupakan suatu kebutuhan dan harus dipertahankan. "Kewenangan penyidikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) OJK tidak bertentangan sama sekali dengan due process of law," tegasnya.


Selain itu, Yunus Husein juga mengatakan wewenang pengawasan yang dimiliki OJK tentu diikuti juga dengan wewenang penyidikan. Selain OJK, lanjutnya, terdapat juga beberapa lembaga lain yang memiliki wewenang pengawasan sekaligus penyedikan, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Untuk kepentingan umum, adanya penyidik OJK untuk nasabah dan masyarakat, dan tidak bertentangan sama sekali dengan konstitusi," kata Yunus mengakhiri pemaparannya.

Sebagai informasi, pembahasan ini berawal dari Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) yang mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi soal kewenangan penyidikan OJK karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Menurut penggugat, pasal 1 ayat 1 UU OJK bisa menimbulkan kesewenang-wenangan karena penyidik OJK tidak di bawah koordinasi kepolisian.


Artikel Selanjutnya

OJK Buat Langkah Antisipasi Kasus Default Asuransi


(roy/roy)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading