Jokowi-Ma'ruf Menang Quick Count, Tapi Jangan Happy Dulu!
Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
18 April 2019 13:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom Senior Chatib Basri menyampaikan sederet pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Presiden dan Wakil Presiden di pemerintahan selanjutnya.
PR tersebut di antaranya konsisten dalam menerapkan kebijakan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5%, menarik lebih banyak investasi langsung (foreign direct investment/FDI), meningkatkan pendapatan per kapita, dan menyediakan pekerjaan sesuai kebutuhan.
Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) oleh lima lembaga survey, perolehan suara Joko Widodo dan Ma'ruf Amin lebih besar dibanding perolehan suara paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal itu, kata Chatib, sudah diprediksi pasar. Namun, jika memimpin RI untuk kedua kalinya ada banyak PR yang harus dikerjakan Jokowi.
"Pertanyaan besar yang selalu muncul apakah this second term itu akan menjadi lebih baik? karena untuk memenangkan pemilu ini Jokowi banyak sekali melakukan kompromi," ungkap Chatib kepada CNBC Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/4/2019).
Bentuk kompromi tersebut diantaranya dengan mengeluarkan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Tapi, peraturan itu hanya bertahan 1 minggu dan tidak terdengar lagi kelanjutannya. Kemudian, harga BBM yang dinaikkan bulan Oktober lalu tapi hanya 1 jam setelah itu dibatalkan. Kemudian, pemerintah memutuskan menurunkan tarif pesawat.
"Buat investor yang paling mengerikan itu kan adalah price control. Kalau harga sudah mulai dikontrol pemerintah itu gimana Anda mau bikin bisnis? bayangkan saja kalau tarif iklan di perusahaan Anda sudah ditentukan, Anda tidak akan bisa bikin profit. Pertanyaannya adalah apakah itu sesuatu yang temporer? karena ini mendekati election atau ini tren? kita tentu harus lihat nanti ke depannya seperti apa," jabar Chatib.
Mantan menteri keuangan ini mengaku khawatir dengan pertumbuhan ekonomi RI yang selama 5 tahun terakhir berkisar di angka 5%-5,2%. Indonesia dinilai harus lebih banyak menarik FDI lebih banyak alih-alih melakukan pembiayaan melalui investasi portfolio saham atau obligasi.
"Yang saya khawatir 5% itu pada hari ini dibandingkan dengan negara lain itu cukup baik. Tapi Indonesia tidak bisa hanya tumbuh 5% karena kalau ini terjadi maka risikonya kita akan menjadi tua sebelum kaya. Itu berbahaya," kata Chatib.
Menurut Chatib, kendala dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bukan pada CAD. Pemerintah tidak harus melulu fokus pada CAD karena sebagai negara berkembang Indonesia harus melakukan impor modal. Tidak akan ada produksi tanpa barang modal yang harus diimpor tersebut.
Chatib melanjutkan, CAD tidak akan menjadi masalah bila pembiayaannya tidak dilakukan melalui porfolio berbentuk saham atau obligasi. Pembiayaan CAD harusnya dilakukan dengan investasi langsung (foreign direct investment/FDI).
"Tidak apa-apa Indonesia dengan CAD selama pembiayaannya bukan dengan portfolio, tapi melalui FDI. Jadi hal yang paling penting dilakukan Jokowi dalam second term-nya adalah bagaimana membuat FDI bisa datang ke Indonesia dengan perbaiki investasi [atau] membuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah makin baik," jelas Chatib.
Selanjutnya, Indonesia juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pasalnya, Indonesia akan masuk ke dalam fase bonus demografi yang berakhir di 2036. menanggapi ini pemerintah harus mampu membuka lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini, kata Chatib, angka pengangguran terbuka terjadi pada mereka yang pendidikannya SMA ke atas.
"Artinya jenis pekerjaan kita dalam 4 tahun terakhir bukan jenis pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang berpendidikan. Yang mendapat kerja itu adalah mereka yang pendidikannya SD ke bawah. Bonus demografi akan menjadi potensi tapi kalau yang terjadi adalah pengangguran berpendidikan itu akan menjadi demographic catastrophe," ujarnya.
Hal itu juga mesti dibarengi dengan peningkatan pendapatan per capita. Hal itu wajib dilakukan karena pada tahun 2050 mendatang Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Sementara, Chatib melanjutkan, pada tahun 2045 pendapatan per kapita Indonesia baru sekitar Rp 23 ribu-Rp 25 ribu. Jepang dan Korea Selatan pada saat memasuki aging population pendapatan per kapita sudah mencapai Rp40 ribu. Adapun Indonesia akan memasuki aging population pada 2060.
"Artinya kita harus setidaknya mendekati level Jepang dan Korea pada waktu aging population terjadi. Kalau tidak kita bisa kita menjadi tua sebelum kaya dan itu akan menjadi beban karena kita harus mengurus mengenai kesehatan, pendidikan buat masyarakat. Kalau anda tidak punya cukup uang itu akan menjadi masalah besar," imbuhnya.
Chatib menerangkan pemerintah selanjutnya harus mereformasi aturan buruh (labour law) karena Indonesia merupakan negara dengan pesangon paling tinggi. Pegawai yang sudah bekerja selama 10 tahun pesangonnya harus dibayar 95 minggu. Ini tidak menarik bagi investor.
"Akibatnya orang tidak mau hire tenaga kerja. Mereka mencoba hindari tenaga kerja, dia masuk ke capital insentif atau natural resources." pungkasnya.
(dru) Next Article 'Genjot Investasi Asing, PDB RI Bisa Tumbuh di Atas 5%'
PR tersebut di antaranya konsisten dalam menerapkan kebijakan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5%, menarik lebih banyak investasi langsung (foreign direct investment/FDI), meningkatkan pendapatan per kapita, dan menyediakan pekerjaan sesuai kebutuhan.
Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) oleh lima lembaga survey, perolehan suara Joko Widodo dan Ma'ruf Amin lebih besar dibanding perolehan suara paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal itu, kata Chatib, sudah diprediksi pasar. Namun, jika memimpin RI untuk kedua kalinya ada banyak PR yang harus dikerjakan Jokowi.
 Foto: Chatib Basri / Reuters |
Bentuk kompromi tersebut diantaranya dengan mengeluarkan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Tapi, peraturan itu hanya bertahan 1 minggu dan tidak terdengar lagi kelanjutannya. Kemudian, harga BBM yang dinaikkan bulan Oktober lalu tapi hanya 1 jam setelah itu dibatalkan. Kemudian, pemerintah memutuskan menurunkan tarif pesawat.
"Buat investor yang paling mengerikan itu kan adalah price control. Kalau harga sudah mulai dikontrol pemerintah itu gimana Anda mau bikin bisnis? bayangkan saja kalau tarif iklan di perusahaan Anda sudah ditentukan, Anda tidak akan bisa bikin profit. Pertanyaannya adalah apakah itu sesuatu yang temporer? karena ini mendekati election atau ini tren? kita tentu harus lihat nanti ke depannya seperti apa," jabar Chatib.
Mantan menteri keuangan ini mengaku khawatir dengan pertumbuhan ekonomi RI yang selama 5 tahun terakhir berkisar di angka 5%-5,2%. Indonesia dinilai harus lebih banyak menarik FDI lebih banyak alih-alih melakukan pembiayaan melalui investasi portfolio saham atau obligasi.
"Yang saya khawatir 5% itu pada hari ini dibandingkan dengan negara lain itu cukup baik. Tapi Indonesia tidak bisa hanya tumbuh 5% karena kalau ini terjadi maka risikonya kita akan menjadi tua sebelum kaya. Itu berbahaya," kata Chatib.
Menurut Chatib, kendala dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bukan pada CAD. Pemerintah tidak harus melulu fokus pada CAD karena sebagai negara berkembang Indonesia harus melakukan impor modal. Tidak akan ada produksi tanpa barang modal yang harus diimpor tersebut.
Chatib melanjutkan, CAD tidak akan menjadi masalah bila pembiayaannya tidak dilakukan melalui porfolio berbentuk saham atau obligasi. Pembiayaan CAD harusnya dilakukan dengan investasi langsung (foreign direct investment/FDI).
"Tidak apa-apa Indonesia dengan CAD selama pembiayaannya bukan dengan portfolio, tapi melalui FDI. Jadi hal yang paling penting dilakukan Jokowi dalam second term-nya adalah bagaimana membuat FDI bisa datang ke Indonesia dengan perbaiki investasi [atau] membuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah makin baik," jelas Chatib.
Selanjutnya, Indonesia juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pasalnya, Indonesia akan masuk ke dalam fase bonus demografi yang berakhir di 2036. menanggapi ini pemerintah harus mampu membuka lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini, kata Chatib, angka pengangguran terbuka terjadi pada mereka yang pendidikannya SMA ke atas.
"Artinya jenis pekerjaan kita dalam 4 tahun terakhir bukan jenis pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang berpendidikan. Yang mendapat kerja itu adalah mereka yang pendidikannya SD ke bawah. Bonus demografi akan menjadi potensi tapi kalau yang terjadi adalah pengangguran berpendidikan itu akan menjadi demographic catastrophe," ujarnya.
Hal itu juga mesti dibarengi dengan peningkatan pendapatan per capita. Hal itu wajib dilakukan karena pada tahun 2050 mendatang Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Sementara, Chatib melanjutkan, pada tahun 2045 pendapatan per kapita Indonesia baru sekitar Rp 23 ribu-Rp 25 ribu. Jepang dan Korea Selatan pada saat memasuki aging population pendapatan per kapita sudah mencapai Rp40 ribu. Adapun Indonesia akan memasuki aging population pada 2060.
"Artinya kita harus setidaknya mendekati level Jepang dan Korea pada waktu aging population terjadi. Kalau tidak kita bisa kita menjadi tua sebelum kaya dan itu akan menjadi beban karena kita harus mengurus mengenai kesehatan, pendidikan buat masyarakat. Kalau anda tidak punya cukup uang itu akan menjadi masalah besar," imbuhnya.
Chatib menerangkan pemerintah selanjutnya harus mereformasi aturan buruh (labour law) karena Indonesia merupakan negara dengan pesangon paling tinggi. Pegawai yang sudah bekerja selama 10 tahun pesangonnya harus dibayar 95 minggu. Ini tidak menarik bagi investor.
"Akibatnya orang tidak mau hire tenaga kerja. Mereka mencoba hindari tenaga kerja, dia masuk ke capital insentif atau natural resources." pungkasnya.
(dru) Next Article 'Genjot Investasi Asing, PDB RI Bisa Tumbuh di Atas 5%'
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular