Awas, Jokowi Siapkan Langkah Tegas Bagi Para Spekulan!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
03 September 2018 16:12
Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah. Tak peduli siapapun, pemerintah siap menindak tegas spekulan yang mencari untung besar bahkan ikut-ikutan membuat rupiah makin melemah.
Hal ini terungkap setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur BI, dan Menteri-menteri ekonomi terkait rupiah yang terus melemah.
"Kita bersama Komite Stabiitas Sistem Keuangan (KSSK) akan meneliti dan monitor detail tingkah laku dari pelaku pasar mana yang butuh transaksi yang legitimate (sah) dan mana transaksi yang tidak legitimate (tidak sah)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai bertemu Presiden Jokowi dan BI, Senin (3/9/2018).
"Yang tidak legitimate, kami akan lakukan langkah tegas agar tidak menimbulkan spekulasi," kata Sri Mulyani.
Dijelaskan Sri Mulyani lebih jauh, hanya importir yang jelas bisnisnya bisa melakukan impor. Seperti importir bahan baku dan barang modal.
"Legitimate itu kalau kita impor kebutuhan bahan baku, barang modal dan bisnisnya ada. Dia membutuhkan untuk membayar utang kembali. Jadi memang ada kebutuhan yang legitimate (sah). Kalo tidak, dia akan melakukan sesuatu yang spekulatif," tegas Sri Mulyani.
Lebih jauh, Sri Mulyani mengatakan saat ini situasi eksternal memang bergejolak. Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperbaiki fundamentalnya.
"Kalau kita hadapi situasi eksternal, maka kita harus berasumsi perkuat fundemental. Tidak bisa katakan kita tidak kuat. Kita langsung lihat pada pondasinya mana faktor yang dianggap sumber sebagai titik yang dianggap lemah. Sekarang dianggap lemah neraca pembayaran," kata Sri Mulyani.
(dru/dru) Next Article Tahun Depan, Sri Mulyani Sebut Rupiah Bisa ke Rp 15.000/US$
Hal ini terungkap setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur BI, dan Menteri-menteri ekonomi terkait rupiah yang terus melemah.
"Kita bersama Komite Stabiitas Sistem Keuangan (KSSK) akan meneliti dan monitor detail tingkah laku dari pelaku pasar mana yang butuh transaksi yang legitimate (sah) dan mana transaksi yang tidak legitimate (tidak sah)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai bertemu Presiden Jokowi dan BI, Senin (3/9/2018).
 Foto: Sri Mulyani di Istana Negara (CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara) |
Dijelaskan Sri Mulyani lebih jauh, hanya importir yang jelas bisnisnya bisa melakukan impor. Seperti importir bahan baku dan barang modal.
"Legitimate itu kalau kita impor kebutuhan bahan baku, barang modal dan bisnisnya ada. Dia membutuhkan untuk membayar utang kembali. Jadi memang ada kebutuhan yang legitimate (sah). Kalo tidak, dia akan melakukan sesuatu yang spekulatif," tegas Sri Mulyani.
Lebih jauh, Sri Mulyani mengatakan saat ini situasi eksternal memang bergejolak. Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperbaiki fundamentalnya.
"Kalau kita hadapi situasi eksternal, maka kita harus berasumsi perkuat fundemental. Tidak bisa katakan kita tidak kuat. Kita langsung lihat pada pondasinya mana faktor yang dianggap sumber sebagai titik yang dianggap lemah. Sekarang dianggap lemah neraca pembayaran," kata Sri Mulyani.
(dru/dru) Next Article Tahun Depan, Sri Mulyani Sebut Rupiah Bisa ke Rp 15.000/US$
Most Popular