Rupiah Melemah, Faisal Basri: Pejabat Jangan Beternak Dolar!
21 August 2018 16:25
Foto: Freepik
Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom Faisal Basri kembali meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para Menteri dan Pejabat Negara untuk tidak beternak dolar Amerika Serikat. Cara tersebut, sambung Faisal Basri merupakan salah satu cara yang ampuh dalam menjaga nilai tukar rupiah.
Menurut Faisal, apa yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini terkesan defensif. Misal, membatasi impor 500 komoditas.
"Sekali lagi saya ingin sampaikan, Pak Jokowi perintahkan para menteri dan pejabatnya untuk tidak beternak dolar AS. Itu Moral. Karena menteri-menterinya punya kekayaan dalam dolar AS hingga ratusan ribu dolar AS. Menurut saya sangat tidak pantas," tutur Faisal ketika ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Selasa (21/8/2018).
Dia meminta Jokowi untuk menegur, sebab hal tersebut menunjukkan para pejabat negara sendiri tidak memiliki kepercayaan pada rupiah.
Selain itu, untuk menjaga nilai tukar rupiah dia mengatakan pemerintah harus bisa identifikasi industri yang masih memiliki idle capacity. "Misal, industri otomotif kapasitasnya 2 juta produksi, produksi masih 1 juta. Sisa 1 juta unit itu idle," kata dia.
Maka dari itu, kesempatan untuk mendorong industri sudah ada. Itu lebih mudah bila dibanding cara pemerintah untuk melakukan subtitusi impor. Padahal, pembangunan pabrik membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
"Ada pabriknya dulu dong, gitu kan. Jadi, kasih insentif, pemerintah bikin misi dagang ke mana-mana, promosi mobil Indonesia, ke Australia, Bangladesh, Srilanka," jelasnya.
(dru)
Menurut Faisal, apa yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini terkesan defensif. Misal, membatasi impor 500 komoditas.
"Sekali lagi saya ingin sampaikan, Pak Jokowi perintahkan para menteri dan pejabatnya untuk tidak beternak dolar AS. Itu Moral. Karena menteri-menterinya punya kekayaan dalam dolar AS hingga ratusan ribu dolar AS. Menurut saya sangat tidak pantas," tutur Faisal ketika ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Selasa (21/8/2018).
Dia meminta Jokowi untuk menegur, sebab hal tersebut menunjukkan para pejabat negara sendiri tidak memiliki kepercayaan pada rupiah.
Selain itu, untuk menjaga nilai tukar rupiah dia mengatakan pemerintah harus bisa identifikasi industri yang masih memiliki idle capacity. "Misal, industri otomotif kapasitasnya 2 juta produksi, produksi masih 1 juta. Sisa 1 juta unit itu idle," kata dia.
Maka dari itu, kesempatan untuk mendorong industri sudah ada. Itu lebih mudah bila dibanding cara pemerintah untuk melakukan subtitusi impor. Padahal, pembangunan pabrik membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
"Ada pabriknya dulu dong, gitu kan. Jadi, kasih insentif, pemerintah bikin misi dagang ke mana-mana, promosi mobil Indonesia, ke Australia, Bangladesh, Srilanka," jelasnya.
Artikel Selanjutnya
Rupiah Sulit Menuju Level 13.500. Jadi BI Harus Apa?
(dru)
