Fadli Zon Respons Isu Endorse RANS Rp14,7 M, Sebut Promosi Kebudayaan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kebudayaan Fadli Zon angkat bicara mengenai publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait anggaran jasa influencer senilai hampir Rp14,7 miliar yang mengalir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kemendikbudristek kepada PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad selama periode 2024-2026.

Menanggapi sorotan tersebut, Fadli menilai kerja sama dengan figur publik untuk kepentingan promosi merupakan praktik bisnis yang lazim dilakukan. Ia juga menegaskan bahwa kerja sama endorsement tersebut berlangsung sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.

"Itu kan terjadi di sebelum ada Kementerian Kebudayaan ya," ujar Fadli Zon kepada wartawan di gedung Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu mengutip CNNIndonesia, Jumat (13/11).

Ia menjelaskan, saat kerja sama tersebut berlangsung pada 2024, Raffi Ahmad masih berstatus sebagai artis dan belum menjabat sebagai pejabat negara.

"Waktu itu tahun 2024, dan kita juga melihat waktu itu Pak Raffi Ahmad juga belum menjadi pejabat, masih menjadi bagian dari seorang artis, dan biasa saya kira kegiatan-kegiatan untuk promosi kebudayaan atau semacam itu," paparnya.

Terkait besarnya nilai anggaran yang menjadi perhatian publik, Fadli mengaku sejauh ini tidak menemukan adanya persoalan dalam pengadaan kerja sama tersebut. Menurutnya, apabila terdapat indikasi penyimpangan, hal itu semestinya dapat ditindaklanjuti oleh lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dari yang saya lihat sih tidak, karena kalau ada temuan pasti ada di-follow up ya, misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi saya kira itu adalah praktik usaha yang biasa, apalagi badan pelayanan umum itu di museum dan cagar budaya," ujar Fadli.

Ia kembali menegaskan bahwa kerja sama promosi tersebut tidak serta-merta menjadi persoalan selama tidak ditemukan hal yang menyimpang dari ketentuan.

"Jadi kita melihat itu satu hal yang biasa-biasa saja dalam praktiknya, kecuali ada hal yang luar biasa. Tapi sejauh ini sih kita tidak menemukan dalam hal itu, karena itu terjadi sebelum Kementerian Kebudayaan ada," sambungnya.

Lebih lanjut, Fadli menilai penggunaan jasa figur publik atau influencer dapat menjadi strategi efektif untuk memperkenalkan museum dan meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat. Menurutnya, popularitas serta besarnya jumlah pengikut di media sosial berpotensi mendorong minat publik untuk mengenal dan mengunjungi museum.

Ia bahkan mencontohkan fenomena di luar negeri ketika kehadiran seorang figur publik yang memiliki ketertarikan terhadap museum mampu menarik perhatian banyak pengunjung.

"Ya kayak di luar negeri kan juga begitu. Misalnya kayak ada siapa, salah seorang penyanyi BTS, pecinta museum, dia datang ke situ museumnya langsung penuh. Ya kan? Kita butuh yang seperti itu," kata Fadli Zon.

"Jadi perlu endorsement yang seperti itu, dan mudah-mudahan itu akan meningkatkan jumlah pengunjung semakin besar, semakin terinspirasi untuk datang karena mereka followers-nya banyak," lanjutnya.

Fadli juga memastikan bahwa polemik mengenai anggaran endorsement tersebut sejauh ini tidak memberikan dampak terhadap jumlah kunjungan museum. Ia mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dan cermat dalam menerima informasi, khususnya yang beredar melalui media sosial.

Menurutnya, setiap informasi perlu ditelaah terlebih dahulu sebelum dipercaya maupun disebarluaskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Kita nih harus objektif dan informasi-informasi harus tepat, harus cermat, dan apa namanya, informasi memang harus dicerna dengan baik," tuturnya.

"Jangan apa, informasi hoaks disebarluaskan, jadi FOMO gitu ya. Dan itu menurut saya akan merugikan sendiri, karena nanti diketahui bahwa informasi itu tidak tepat atau kurang tepat," ujar Fadli.

RANS Klarifikasi Nilai Kerja Sama Rp14,69 Miliar

Sebelumnya, PT RANS Entertainment Indonesia Tbk telah menyampaikan pernyataan resmi pada Selasa (10/11) untuk menanggapi pemberitaan mengenai nilai kerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah tersebut.

Dalam keterangannya, RANS membenarkan bahwa total nilai kontrak kerja sama mencapai Rp14.696.955.002. Angka tersebut terdiri atas satu kampanye bersama Kemendikbudristek senilai Rp3.900.000.002 dan tiga kampanye bersama KKP dengan total Rp10.796.955.000.

RANS menegaskan bahwa nilai tersebut bukan semata-mata biaya untuk publikasi atau unggahan konten di media sosial. Penetapan harga, menurut perusahaan, telah mengacu pada commercial rate card yang berlaku bagi klien RANS dengan mempertimbangkan cakupan pekerjaan serta kompleksitas pelaksanaan proyek.

Perusahaan juga menjelaskan bahwa nilai kontrak tersebut mencakup berbagai kebutuhan produksi, mulai dari pembuatan konten, biaya perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan luring (off-air), hingga aktivitas promosi lainnya.

Adapun kerja sama dengan KKP dan The Duda's Minus One mencakup produksi konten perjalanan edukatif yang mengangkat sejumlah program sektor kelautan dan perikanan.

Beberapa di antaranya meliputi budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, serta pembangunan fasilitas cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.

Melalui pernyataan resminya, RANS turut memastikan bahwa seluruh proyek bersama instansi pemerintah tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan juga menyebut proses pengadaan telah mengikuti prosedur barang dan jasa yang berlaku, termasuk melalui platform terbuka seperti Inaproc.id maupun e-catalogue.