Pemerintah Kaji Larangan Total Peredaran Vape usai Fatwa Haram MUI

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tengah mengkaji kemungkinan pelarangan total peredaran rokok elektrik atau vape di Indonesia. Langkah ini menyusul keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik.

"Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar, berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman dalam keterangannya, dikutip dari detikHealth, Jumat (13/11/2026).

Selain risiko kesehatan akibat paparan nikotin dan bahan kimia, Kemenkes juga menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Praktik tersebut dinilai menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat.

Aji menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah memiliki aturan terkait pengendalian rokok elektrik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Regulasi tersebut mencakup sejumlah ketentuan, mulai dari pembatasan usia pengguna dan penjualan, pengendalian iklan serta promosi, hingga pengaturan kandungan produk rokok elektrik.

Meski demikian, Kemenkes menilai penguatan kebijakan masih perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat yang lebih optimal. Salah satu opsi yang kini masuk dalam kajian pemerintah adalah pelarangan total peredaran vape di Indonesia.

"Kementerian Kesehatan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana melarang total peredaran vape," tegas Aji.

Dia menegaskan, rencana tersebut masih dalam tahap kajian. Artinya, pemerintah belum menetapkan kebijakan pelarangan total peredaran rokok elektrik di Indonesia.

Fatwa haram vape

MUI resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Hukum haram tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan jual beli vape.

Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).

MUI menyatakan penggunaan vape diharamkan karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.

Meski telah berlaku sebagai ketetapan keagamaan MUI, fatwa tersebut tidak otomatis menjadi larangan hukum negara. Penerapan larangan beserta sanksi pidananya tetap memerlukan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.