Kepala BPOM Hormati MUI Soal Vape, Tapi Tidak Bisa Larang Peredarannya

Surabaya, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar buka suara mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Taruna menegaskan BPOM menghormati keputusan tersebut, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melarang seluruh penggunaan maupun peredaran vape.

Hal itu disampaikan Taruna dalam konferensi pers Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Kamis (12/11/2026).

"Tentu sebagai lembaga pemerintah yang patuh sama undang-undang, kita hormati apa yang menjadi keputusannya Majelis Ulama untuk mengharamkan vape," kata Taruna.

Meski demikian, Taruna menjelaskan BPOM tetap harus menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia bilang, pengawasan terhadap rokok elektrik berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Taruna mengatakan, BPOM memiliki kewenangan melakukan pengawasan setelah produk beredar atau post-market surveillance, termasuk menindak pelanggaran yang ditemukan.

"Kita bisa menyita, kita bisa memberikan hukuman administrasi, termasuk label dan seterusnya itu bisa kita lakukan, tetapi tentu kita tidak bisa melarang," ujarnya.

Taruna menegaskan, BPOM akan memperkuat pengawasan terhadap rokok elektrik, terutama apabila produk tersebut disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika atau mengandung zat tambahan yang melanggar ketentuan. Menurutnya, tindakan dapat dilakukan sesuai dengan jenis pelanggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi kami akan tegas jika ada yang menggunakan vape untuk penggunaan narkotika atau zat-zat aditif lainnya. Tentu kami bisa melakukan tindakan sesuai dengan undang-undang kesehatan tadi," kata Taruna.

Ia menambahkan, pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika dapat dikenai ketentuan pidana berdasarkan undang-undang narkotika, sedangkan pelanggaran ketentuan kesehatan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Taruna menegaskan BPOM akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap rokok elektrik, meskipun lembaganya tidak dapat menetapkan larangan menyeluruh terhadap produk tersebut.

"Jadi dengan demikian jawaban kami untuk rokok elektrik ini, kami tegas bahwa kami akan menjalankan undang-undang, khususnya Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Kesehatan," ujarnya.