105 Jamaah Terlantar Gagal Berangkat Umrah, Kemenhaj Investigasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 105 orang dalam rombongan umrah asal Pasaman Barat, Sumatera Barat, gagal berangkat ke Arab Saudi sesuai jadwal yang dijanjikan pihak travel. Rombongan tersebut bahkan terkatung-katung di Tangerang setelah perusahaan penyelenggara perjalanan diduga belum membayar biaya penginapan hotel.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) kini turun tangan menangani persoalan tersebut sekaligus menyelidiki dugaan pelanggaran yang melibatkan dua perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Kasubdit Pengawasan Umrah Kemenhaj, Andi M Taufik mengatakan, rombongan tersebut terdiri dari 103 jemaah umrah dan dua orang mutawif atau pendamping ibadah. Mereka diketahui menginap di Hotel Huswah Airport, Tangerang.

"Kami mendapatkan info ada rombongan jemaah umrah yang terdiri 103 jemaah dan 2 orang mutawif menginap di Hotel Huswah Airport berasal dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat," ujar Andi dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (11/11/2026).

Andi menjelaskan, persoalan bermula pada 3 November 2026 ketika rombongan memasuki Asrama Haji untuk mempersiapkan keberangkatan menuju Arab Saudi. Sesuai jadwal yang dijanjikan, mereka seharusnya berangkat pada 4 November 2026 dengan penerbangan transit melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

Namun, hingga 5 November 2026, rombongan belum juga diberangkatkan. Pihak penyelenggara bahkan tidak memberikan kepastian mengenai jadwal penerbangan mereka.

Para jemaah kemudian dipindahkan ke Hotel Huswah Airport, Tangerang, untuk menunggu kejelasan keberangkatan. Alih-alih mendapatkan kepastian, mereka justru menghadapi masalah baru setelah pihak hotel menyatakan tidak dapat melanjutkan layanan penginapan karena biaya akomodasi belum dibayarkan oleh pihak travel.

"Akibatnya, 105 orang tersebut berada dalam kondisi tanpa kepastian keberangkatan maupun penyelesaian hak-hak mereka," kata Andi.

Selain menangani kondisi para jemaah, Kemenhaj tengah menelusuri dugaan pelanggaran yang melibatkan dua perusahaan travel, yakni PT SK dan PT KBB. Berdasarkan informasi awal yang diterima kementerian, PT SK diduga memiliki izin penyelenggaraan umrah yang sudah tidak aktif.

Meski demikian, perusahaan tersebut diduga masih menjalankan kegiatan pemberangkatan jemaah dengan memanfaatkan akses atau data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) atas nama PT KBB. Dugaan tersebut menjadi perhatian Kemenhaj karena berkaitan dengan kepatuhan perusahaan travel terhadap ketentuan perizinan dan penggunaan sistem resmi pemerintah.

Kemenhaj juga menemukan sejumlah persoalan yang perlu didalami, mulai dari kegagalan memberangkatkan jemaah sesuai jadwal, belum dibayarkannya biaya hotel, hingga ketidakjelasan tanggung jawab perusahaan terhadap hak-hak jemaah. Selain itu, pemenuhan tiket penerbangan keberangkatan dan kepulangan serta fasilitas akomodasi juga menjadi bagian dari pemeriksaan.

Bos Travel Bakal Dipanggil

Kemenhaj memastikan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar para jemaah. Pemerintah juga akan mengupayakan kepulangan seluruh rombongan ke daerah asal mereka di Pasaman Barat, Sumatera Barat.

"Selain penanganan terhadap para jemaah, Kemenhaj juga menyiapkan langkah pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak penyelenggara," ujar Andi.

Sebagai tindak lanjut, Kemenhaj akan memanggil penanggung jawab PT SK dan PT KBB untuk dimintai klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Pemeriksaan juga akan mencakup dugaan penggunaan SISKOPATUH oleh perusahaan yang berstatus tidak aktif, penelusuran aliran dana, serta pemenuhan kewajiban penyelenggara terhadap para jemaah.

Andi menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan mempertimbangkan pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Tindakan tersebut termasuk rekomendasi pemblokiran akses SISKOPATUH terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan sistem tersebut," tegasnya.

Hingga keterangan Kemenhaj disampaikan, belum ada kepastian mengenai keberangkatan rombongan ke Arab Saudi maupun penyelesaian kewajiban pihak travel kepada para jemaah.