MUI Haramkan Vape, Ini Bunyi Lengkap Fatwa dan Larangannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Hukum haram tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan jual beli vape.

Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).

MUI menyatakan penggunaan vape diharamkan karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.

MUI juga meminta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.

Bunyi Lengkap Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026

Mengutip laman resmi MUI, Selasa (10/11/2026), berikut isi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Rokok Elektronik/Elektrik (REL) atau yang dikenal Vape adalah rokok elektronik dengan perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang dapat memanaskan zat yang mengandung bahan nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup oleh pengguna.

2. Nikotin adalah senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis, yang digunakan dalam produk rokok konvensional maupun rokok elektrik yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.

3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.

Ketiga: Rekomendasi.

Selain menetapkan hukum haram, MUI mengeluarkan 12 rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga masyarakat umum. Berikut rekomendasi MUI terkait pelarangan vape:

1. Presiden dan DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya untuk melindungi masyarakat.
2. Presiden diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatifnya.
3. Pemerintah diminta melakukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape berjalan secara terpadu.
4. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape dan memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta aparat penegak hukum.
6. Kementerian Perindustrian diminta melarang pemberian izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan yang telah ada dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan.
7. Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
8. BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba melalui vape serta menindak tegas peredaran dan penyalahgunaannya.
9. Aparat penegak hukum diminta menindak penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi mengenai hukum haram vape, bahaya kesehatan, dan risiko penyalahgunaannya.
11. Masyarakat diimbau menghindari penggunaan vape serta berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
12. Seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan mengevaluasi secara berkala efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Fatwa Berlaku Sejak 6 November 2026

Dalam ketentuan penutup, MUI menegaskan fatwa tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 6 November 2026 atau bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah. MUI juga menyatakan fatwa dapat diperbaiki dan disempurnakan apabila diperlukan pada kemudian hari.

Meski telah berlaku sebagai ketetapan keagamaan MUI, fatwa tersebut tidak otomatis menjadi larangan hukum negara. Penerapan larangan beserta sanksi pidananya tetap memerlukan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.