Konsumsi Ikan di RI Belum Merata, Ini Biang Keroknya Versi Kepala BPOM

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan dengan potensi hasil laut yang melimpah. Namun, konsumsi ikan masyarakat ternyata masih belum merata di berbagai daerah.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan, terdapat kesenjangan cukup besar dalam konsumsi ikan masyarakat Indonesia, terutama antara wilayah Sulawesi, Jawa, dan Papua. Ia mencatat, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Sulawesi Utara mencatat konsumsi ikan tertinggi, yakni 48,97 kilogram per kapita per tahun.

Sebaliknya, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat konsumsi ikan terendah, yakni hanya 10,66 kilogram per kapita per tahun. Sementara itu, konsumsi ikan di sejumlah provinsi padat penduduk di Pulau Jawa berada pada kisaran 16 hingga 27 kilogram per kapita per tahun.

"Ketimpangan konsumsi ikan segar juga dapat mengindikasikan tantangan distribusi serta rantai dingin yang membuat akses ikan segar tidak merata hingga ke daerah nonpesisir," ujar Taruna dalam sambutannya pada talkshow "From the Sea to the Plate: Saatnya Konsumsi Hasil Laut, untuk Kesehatan, untuk Masa Depan" di Gedung Bhineka Tunggal Ika BPOM, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Menurut Taruna, besarnya potensi produksi perikanan nasional belum sepenuhnya diikuti pemerataan konsumsi masyarakat. Padahal, ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang juga mengandung berbagai nutrisi penting bagi tubuh.

Taruna mengungkapkan, total produksi perikanan nasional pada 2025 mencapai 26,76 juta ton. Sementara itu, produksi rumput laut mencapai 11,65 juta ton.

Besarnya potensi tersebut menunjukkan Indonesia memiliki sumber daya hasil laut yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Meski konsumsi ikan menunjukkan tren peningkatan, pemerataannya masih menjadi pekerjaan rumah.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah distribusi ikan segar ke wilayah yang jauh dari pusat produksi. Ikan merupakan komoditas yang mudah rusak apabila tidak ditangani dan disimpan pada suhu yang tepat. Sehingga distribusinya membutuhkan sistem rantai dingin untuk menjaga mutu dan keamanan.

Kondisi ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah yang jauh dari pesisir atau memiliki keterbatasan fasilitas penyimpanan dan transportasi. Taruna pun menilai inovasi teknologi pengolahan hasil laut dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses masyarakat terhadap ikan.

Salah satunya melalui teknologi sterilisasi komersial yang digunakan dalam produksi ikan kaleng. Teknologi tersebut memungkinkan ikan memiliki masa simpan lebih panjang tanpa harus terus-menerus disimpan dalam kondisi dingin selama kemasan masih utuh dan produk disimpan sesuai petunjuk. Dengan begitu, produk perikanan dapat didistribusikan ke wilayah yang lebih jauh dari sentra produksi.

"Inovasi pengolahan sangat penting agar pangan olahan hasil laut dapat menjangkau hingga ke pelosok negeri," kata Taruna.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini menjelaskan, pemerintah terus mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemarikan. Program tersebut bertujuan membangun kebiasaan mengonsumsi ikan sejak usia dini hingga dewasa.

"Pemerintah juga melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, pemerintah daerah, dan pelaku industri, untuk memperluas edukasi mengenai manfaat konsumsi ikan," ujar Ishartini.

Melalui peningkatan konsumsi dan pemerataan akses terhadap produk perikanan, hasil laut Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pemenuhan gizi masyarakat.

Di sisi lain, perwakilan Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI), Lusia Mira Buanawati mengatakan, industri pengalengan ikan di Indonesia telah berkembang sejak lama. APIKI pun telah berdiri sejak 1993 dan terdapat lebih dari 50 pelaku usaha pengalengan ikan yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

"Ada yang namanya Asosiasi Pengalengan Ikan, dan itu sudah berdiri sebenarnya dari tahun 1993. Dan ada lebih dari 50 sebenarnya pengalengan ikan di Indonesia yang tersebar itu ada di Banyuwangi, di Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi," ujar Mira dalam kesempatan yang sama.

Mira menjelaskan, ikan kaleng harus melalui berbagai tahapan pengolahan dan pengawasan sebelum didistribusikan kepada konsumen. Proses tersebut mengikuti standar keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan.

Selain itu, industri pengalengan ikan terus menghadirkan variasi produk untuk menarik minat masyarakat mengonsumsi ikan. Pilihannya tidak hanya terbatas pada sarden, tetapi juga makarel, tuna, hingga salmon.

"Jadi kalau nggak ada ikan sarden, ada ikan makarel, ada tuna, ada salmon. Jadi bisa dipilih sesuai dengan selera dan kebutuhan. Inovasinya pun bermacam-macam, ada yang pakai tomat, cabai, dan hanya air dan garam pun," kata Mira.

Keberagaman produk tersebut dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengonsumsi ikan secara lebih praktis, katanya, terutama ketika ikan segar sulit diperoleh.