9 Provinsi RI dengan Kualitas Udara Paling Buruk dan Berbahaya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengungkapkan kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia semakin memburuk di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bahkan, beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan telah mencatat kualitas udara dalam kategori berbahaya.

Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH/BPLH Edward Nixon Pakpahan mengatakan, penurunan kualitas udara terjadi di sejumlah provinsi berdasarkan hasil pemantauan partikulat halus PM2,5. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Rabu (14/10/2026), Edward memaparkan kondisi kualitas udara di berbagai wilayah Indonesia. Di Pulau Sumatera, kualitas udara Sumatera Barat dilaporkan berada dalam kategori tidak sehat.

Sementara itu, Riau telah mencapai kategori sangat tidak sehat. Kondisi lebih buruk terjadi di Jambi, dengan kualitas udara yang mencapai kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya.

"Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara yang sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5," ujar Edward dalam konferensi pers tersebut, dikutip Rabu (14/10/2026).

Sementara itu, mayoritas wilayah Sumatera Selatan juga mengalami penurunan kualitas udara, dengan kategori mulai dari tidak sehat, sangat tidak sehat, hingga berbahaya. Kondisi serupa terjadi di Pulau Kalimantan.

Edward menyebut mayoritas wilayah Kalimantan Barat telah mencatat kualitas udara tidak sehat, bahkan sebagian masuk kategori berbahaya. Adapun Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena kondisi pencemaran udara yang tinggi.

"Kalimantan Tengah seluruhnya pada kualitas udara berbahaya untuk parameter PM2,5," ungkapnya.

Sementara itu, mayoritas wilayah Kalimantan Selatan juga mengalami kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya. Berdasarkan paparan KLH/BPLH pada Rabu (14/10/2026), berikut daftar provinsi dan wilayah yang mengalami penurunan kualitas udara:

1. Sumatera Barat: Kualitas udara tidak sehat.
2. Riau: Kualitas udara sangat tidak sehat.
3. Jambi: Kualitas udara sangat tidak sehat hingga berbahaya.
4. Sumatera Selatan: Mayoritas wilayah memiliki kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, hingga berbahaya.
5. Kalimantan Barat: Mayoritas wilayah tidak sehat, bahkan sebagian berbahaya.
6. Kalimantan Tengah: Kualitas udara mencapai kategori berbahaya
7. Kalimantan Selatan: Mayoritas wilayah tidak sehat hingga berbahaya.
8. Sulawesi: Kualitas udara di sejumlah wilayah menunjukkan tren memburuk dari kategori baik atau sedang menuju tidak sehat.
9. Papua: Kualitas udara di sejumlah wilayah menunjukkan tren memburuk dari kategori baik atau sedang menuju tidak sehat.

Khusus Sulawesi dan Papua, Edward tidak merinci provinsi yang mengalami penurunan kualitas udara. Namun, ia mengingatkan kondisi di kedua wilayah tersebut juga perlu mendapat perhatian.

"Demikian juga untuk Sulawesi dan Papua, kami sampaikan ke Bapak-Ibu, dari kualitas udara kemarin yang sudah baik, bahkan sedang, sekarang sudah menuju kualitas udara tidak sehat. Ini yang menjadi perhatian kita semua," katanya.

Edward menjelaskan, berdasarkan tren pemantauan sejak September hingga 14 Oktober 2026, kualitas udara di sejumlah wilayah menunjukkan kondisi yang semakin memprihatinkan.

Ia pun mengimbau masyarakat yang berada di daerah dengan kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, maupun berbahaya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi melindungi kesehatan. Pemerintah juga telah menyampaikan arahan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan langkah penanganan pencemaran udara serta perlindungan masyarakat, khususnya selama musim karhutla.

Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton SP Panjaitan menyatakan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam konferensi pers yang sama, ia menjelaskan, penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara dengan melibatkan personel gabungan dari berbagai instansi.

BNPB menyebut kekuatan personel dan peralatan yang dikerahkan ke sejumlah provinsi dinilai cukup memadai. Berdasarkan laporan lapangan, capaian pemadaman terhadap lahan yang baru terbakar rata-rata telah melampaui 80% setiap harinya.

Selain operasi darat, pemerintah juga mengerahkan sebanyak 49 pesawat dan helikopter untuk mendukung penanganan karhutla, termasuk melalui pengeboman air atau water bombing serta operasi modifikasi cuaca (OMC). Pengerahan armada tersebut bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi kebakaran, cuaca, serta jarak pandang di masing-masing wilayah.

Meski demikian, BNPB mengakui pemadaman kebakaran, khususnya di lahan gambut, masih menghadapi tantangan. Pasalnya, api yang terlihat telah padam di permukaan belum tentu benar-benar padam di lapisan gambut bagian bawah. Kondisi tersebut membuat kebakaran berpotensi kembali muncul beberapa hari kemudian.

"Pemantauan dan upaya pemadaman lanjutan tetap dilakukan untuk mencegah munculnya titik api baru," kata ia.

BNPB juga menekankan hujan yang turun secara berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh.