Katarak Mengancam Jutaan Mata, Begini Kondisinya di Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Ancaman kebutaan masih membayangi masyarakat Indonesia, terutama kelompok lanjut usia. Katarak menjadi salah satu masalah utama karena masih tercatat sebagai penyebab terbesar kebutaan pada penduduk berusia di atas 50 tahun. Pemerintah pun memperkuat upaya deteksi dini hingga memperluas akses operasi katarak untuk menekan risiko kehilangan penglihatan.
Berdasarkan data yang dipaparkan Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI), Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K), M.Med.Ed, sekitar 81,2% kasus kebutaan pada masyarakat Indonesia berusia di atas 50 tahun disebabkan oleh katarak.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah dalam momentum Hari Penglihatan Sedunia 2026 yang diperingati pada 8 Oktober. Pemerintah terus memperkuat pencegahan kebutaan dan gangguan penglihatan, mulai dari pemeriksaan mata sejak dini hingga perluasan akses layanan operasi katarak.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Andi Saguni, MA, mengatakan kesehatan mata merupakan bagian penting dari kualitas hidup masyarakat, mulai dari anak-anak hingga kelompok lanjut usia.
Menurut dia, gangguan penglihatan tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat memengaruhi pendidikan, produktivitas, keselamatan, hingga kemandirian seseorang.
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah mengangkat tema nasional Hari Penglihatan Sedunia 2026, yakni "Skrining Mata, Langkah Kecil untuk Manfaat Besar". Tema ini menekankan pentingnya pemeriksaan mata secara berkala agar gangguan penglihatan dapat ditemukan sebelum kondisinya memburuk.
"Jangan menunggu sampai mata mengalami gangguan yang berat untuk melakukan pemeriksaan. Skrining merupakan langkah awal untuk menemukan gangguan penglihatan lebih dini, sehingga masyarakat dapat segera memperoleh tindak lanjut yang tepat," ujar Andi dalam media briefing Hari Penglihatan Sedunia 2026 di Kementerian Kesehatan, Selasa (13/10/2026).
Salah satu upaya pemerintah adalah memasukkan pemeriksaan mata ke dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2026. Melalui program tersebut, masyarakat dapat menjalani pemeriksaan awal untuk mendeteksi gangguan penglihatan.
Pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat membantu menemukan gangguan ketajaman penglihatan dan kelainan refraksi, sekaligus mengidentifikasi dugaan katarak, glaukoma, dan retinopati. Namun, skrining bukanlah tahap akhir. Masyarakat yang terindikasi mengalami gangguan mata tetap perlu memperoleh pemeriksaan dan penanganan lanjutan sesuai kondisi masing-masing.
"Skrining bukanlah tujuan akhir. Yang kita inginkan adalah sebuah kesinambungan pelayanan, yakni masyarakat diskrining, gangguan ditemukan, kemudian ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kompetensi pelayanan," jelasnya.
Upaya tersebut juga dilakukan melalui perluasan layanan operasi katarak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dipaparkan PERDAMI, sebanyak 634.642 orang menjalani operasi katarak sepanjang 2025. Capaian tersebut setara dengan 92% dari target nasional.
Pemerintah juga memiliki Peta Jalan Kesehatan Penglihatan 2025-2030 yang menargetkan sedikitnya 60% penderita katarak memperoleh operasi dengan hasil optimal.
Meski demikian, pemerataan layanan kesehatan mata masih menjadi tantangan. Masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan menghadapi berbagai kendala untuk memperoleh penanganan, mulai dari kondisi geografis dan distribusi dokter spesialis mata yang belum merata hingga biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan.
Budu mengatakan, meningkatnya usia harapan hidup masyarakat perlu diikuti kesiapan layanan kesehatan mata. Pasalnya, risiko katarak meningkat seiring bertambahnya usia.
"Kita juga harus siap untuk memfasilitasi masyarakat kita yang berumur tua untuk diberikan semacam dukungan dan support dalam pemberantasan kebutaan katarak," katanya.
(hsy/hsy) [Gambas:Video CNBC]