Banyak RS Rusak usai Gempa NTT, Pemerintah Kebut Pemulihan Faskes

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan perkembangan penanganan dan pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah kini mulai bergerak dari tahap penanganan pasien menuju pemulihan fasilitas kesehatan yang rusak.

Hal tersebut disampaikan Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Kamis (27/8/2026). Ia turut mengapresiasi anggota Komisi IX yang telah mengunjungi langsung wilayah terdampak di NTT.

"Kemarin juga saya ucap terima kasih karena teman-teman dari Komisi IX juga sudah sempat hadir ke Nusa Tenggara Timur. Kami juga sudah dua kali ke sana dan melihat kondisinya," kata Budi.

Berdasarkan data BNPB yang disampaikan Budi dalam rapat, bencana tersebut berdampak terhadap sekitar 1,9 juta orang. Sebanyak 105 orang tercatat meninggal dunia dan sekitar 179.000 orang mengungsi di 444 titik pengungsian.

Budi mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membagi penanganan menjadi tiga tahap. Tahap pertama memastikan seluruh pasien terdampak teridentifikasi dan mendapatkan perawatan, dilanjutkan dengan mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan. Tahap terakhir adalah memulihkan fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan akibat bencana.

"Pada fase awal, pemerintah memprioritaskan identifikasi pasien dengan kondisi berat melalui sistem triase. Pasien kategori merah dan kuning harus segera dirujuk, sedangkan pasien kategori hijau dapat ditangani di puskesmas maupun lokasi pengungsian agar tidak membebani fasilitas rujukan," jelas Budi.

Namun, proses tersebut sempat menghadapi tantangan. Sejumlah fasilitas kesehatan tidak dapat beroperasi, sementara keterbatasan tenaga kesehatan membuat beberapa pasien dengan kondisi berat masih menjalani perawatan secara mandiri di rumah.

Budi mendata, saat ini lebih dari 95% pasien kategori merah dan kuning telah berhasil diidentifikasi. Mereka kemudian dirujuk dengan berbagai moda transportasi menuju fasilitas yang mampu memberikan pelayanan lebih lanjut.

Budi mengatakan, tujuh dari delapan kabupaten/kota yang menjadi wilayah penanganan terdampak bencana. Hanya Flores Timur yang disebut tidak terdampak.

Dari tujuh rumah sakit di wilayah tersebut, dua rumah sakit tidak dapat beroperasi akibat kerusakan. Pemerintah kemudian mengirim rumah sakit lapangan dan dalam waktu kurang dari satu minggu layanan bagi pasien kategori merah dan kuning sudah dapat kembali berjalan.

Mayoritas pasien yang membutuhkan penanganan mengalami trauma akibat gempa, termasuk trauma kepala dan dada serta patah tangan maupun kaki. Kemenkes juga menyesuaikan tenaga medis yang dikirim berdasarkan karakteristik bencana, seperti dokter ortopedi dan bedah untuk menangani korban gempa.

Pemerintah juga mengerahkan helikopter, kendaraan darat hingga kapal untuk mengevakuasi pasien. Dalam proses evakuasi menggunakan helikopter, tenaga kesehatan dibawa terlebih dahulu menuju desa-desa untuk menemukan pasien kategori merah dan kuning, kemudian membawa pasien saat penerbangan kembali.

Kemenkes selanjutnya berupaya memastikan seluruh puskesmas kembali memberikan pelayanan. Budi bilang, salah satu persoalan yang ditemukan bukan hanya kerusakan bangunan, melainkan ketakutan masyarakat dan tenaga kesehatan untuk kembali masuk ke gedung setelah gempa.

Dalam dua minggu, hampir seluruh puskesmas telah mendapatkan tenda berukuran besar. Pemerintah juga mengirim obat-obatan dan peralatan kesehatan serta menyiapkan pengiriman genset ke puskesmas yang masih memberikan pelayanan di luar gedung.

Kemenkes juga mengirim lebih dari 300 tenaga kesehatan dalam waktu sekitar satu minggu. Selain bekerja di rumah sakit, mereka ditugaskan masuk ke desa-desa untuk membantu proses triase dan menemukan pasien yang membutuhkan perawatan atau rujukan segera.

Pemulihan Faskes Mulai Dikebut

Setelah pelayanan darurat berjalan, pemerintah mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan berdasarkan kategori rusak ringan, sedang dan berat. Budi menargetkan proses identifikasi dan verifikasi dapat segera diselesaikan agar kebutuhan anggaran bisa diajukan.

Ia berharap dokumen dari Kementerian Kesehatan terkait kebutuhan pemulihan sudah dapat diselesaikan pada September 2026 untuk kemudian diproses lebih lanjut oleh pemerintah.

Budi memperkirakan dua rumah sakit dengan kerusakan berat kemungkinan harus dibangun kembali. Kebutuhan anggaran untuk dua rumah sakit tersebut diperkirakan mencapai Rp150 miliar hingga Rp200 miliar.

"Saya sebenarnya kalau yang seluruh fasilitas yang rusak ringan, saya pengennya kalau bisa, yang satu bulan, dua bulan bisa beres. Rusak sedang, tiga bulan, enam bulan beres. Kalau rusak berat, itu enam bulan sampai dua belas bulan," ujar Budi.

Ia mengatakan, proses pemulihan menggunakan anggaran pemerintah dapat membutuhkan waktu cukup panjang. Oleh sebab itu, Kemenkes juga membuka peluang bantuan atau donasi untuk mempercepat pengadaan alat yang dibutuhkan fasilitas kesehatan terdampak.