Cucu Mahfud MD di Jogja Keracunan MBG

Yogyakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD menyebut anggota keluarganya turut mengalami keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah mereka.

"Cucu saya juga keracunan... Iya, MBG. Di Jogja. Cucu ponakan ya," kata Mahfud dalam kanal Youtube Mahfud MD Official yang disiarkan Selasa (30/9/2025) malam.

Dalam tayangan itu, Mahfud tak memerinci kapan cucunya mengalami gejala keracunan tersebut. Tapi, kata dia, kedua cucunya dan beberapa rekan di satu sekolah itu mengalami gejala keracunan makanan berupa muntah-muntah pascakonsumsi menu MBG.

"Satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah. Nah yang enam itu, enam dan kakaknya, kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah," tutur Mahfud.

"Tapi yang ini (cucu satunya lagi) sampai empat hari di rumah sakit. Ada dua, bersaudara. Beda kelas. Di sekolah yang sama. Masih dirawat di rumah sakit sampai kemarin saya masih di Jogja. Sekarang mungkin hari ini sudah (membaik)," sambung dia yang juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada kesempatan itu, Mahfud mengaku memahami pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kesalahan atau kekurangan pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia adalah 0,00017 persen saja dari total penerima sejauh ini. Namun, dia kemudian membandingkan soal kecelakaan penerbangan, walaupun hanya terjadi satu saja ternyata bisa membuat publik geger karena menyangkut nyawa.

Oleh karena itu, Mahfud menegaskan persoalan korban keracunan MBG jangan dilihat sebagai sebuah sekedar angka.

"Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari kecelakaan satu saja tidak sampai 0,00017 persen orang sudah ribut, karena menyangkut nyawa, kesehatan. Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya," tegas Mahfud.

Bagi Mahfud, MBG ini bertujuan mulia karena menyediakan kebutuhan makan dan gizi, khususnya bagi anak kurang mampu. Kata dia, program ini harus didukung dan tentunya disertai evaluasi.

Salah satu yang menurut Mahfud mendesak untuk diperbaiki adalah tata kelola program ini, sekaligus demi memperjelas siapa pihak penyelenggara MBG di tingkat bawah saat pemerintah daerah secara struktural tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya.

"Begitu ada masalah keracunan, mereka (pemda) yang turun. Ada yang satu sekolah, guru tidak digaji, tidak ikut panitia tapi ikut membersihkan ompreng. Lalu ada yang hilang dia suruh ganti, padahal dia bukan panitia. Iya kan," ungkap Mahfud.

Artikel selengkapnya >>> Klik di sini