Anggaran Kesehatan 2026 Rp 128 T, Menkes Minta Tambahan Rp 17,4 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 128,5 triliun untuk tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pekan lalu. Meskipun demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajukan usulan tambahan anggaran senilai Rp 17,4 triliun untuk menambal sejumlah program prioritas.

Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah anjloknya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Rp 11,5 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp 1,8 triliun pada 2026. Penurunan drastis ini dikhawatirkan akan berdampak signifikan pada pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan di daerah, seperti Puskesmas dan RSUD.

"Kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 11,3 triliun untuk menggantikan DAK fisik guna pemenuhan infrastruktur daerah," ungkap Menkes Budi dalam rapat tersebut dikutip dari YouTube resmi TVR Parlemen, Senin (8/9/2025).

Selain untuk infrastruktur, tambahan anggaran sebesar Rp 6 triliun juga diajukan untuk mendukung program prioritas presiden, termasuk pemenuhan vaksin dan obat-obatan, serta pengembangan rumah sakit vertikal. Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa 94% dari pagu anggaran 2026 atau sekitar Rp 107,7 triliun sudah dialokasikan (earmarked) untuk program-program yang telah berjalan, seperti pinjaman dan hibah luar negeri serta pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang naik Rp 10 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI menyoroti beberapa isu krusial, mulai dari kekhawatiran terkait skema penambahan kuota PBI untuk mengatasi tunggakan iuran, realisasi serapan anggaran 2025, hingga urgensi penanganan penyakit menular seperti demam berdarah dan TBC yang kasusnya masih tinggi.

"Kami meminta penjelasan rinci terkait pinjaman luar negeri dan skema pengembaliannya agar tidak mengganggu postur anggaran kesehatan ke depan," ujar salah satu anggota Komisi IX.

Komisi IX DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemenkes untuk 2026 dan sepakat untuk memperjuangkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 17,4 triliun yang diajukan pemerintah.