112 Perusahaan yang Dukung Tentara Israel Menjajah Palestina

Jakarta, CNBC Indonesia - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau United Nations (UN), pada 2020 lalu merilis daftar 112 perusahaan yang memiliki ikatan bisnis di wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Melansir dari The Guardian, di antara perusahaan-perusahaan tersebut ada yang terkenal di Indonesia, di antaranya TripAdvisor, Airbnb, dan pembuat truk dan alat gali asal Inggris, JCB.

Menurut laporan yang sama, sebagian besar dari 112 perusahaan yang memiliki ikatan bisnis di pemukiman Palestina, terutama di Tepi Barat, adalah perusahaan milik Israel. Padahal, menjalankan bisnis di tanah pendudukan adalah ilegal menurut hukum internasional.

Selain itu, terdapat 18 perusahaan internasional, termasuk Opodo asal Inggris dan Booking.com asal Belanda yang masuk ke dalam daftar 112 perusahaan tersebut.

PBB menyebutkan, laporan data yang dirilis bukan bagian dari proses hukum dan tidak memiliki dampak hukum apapun terhadap perusahaan-perusahaan terkait. Namun, daftar itu disebut dapat menjadi bahan acuan bagi para pendukung Palestina untuk memberikan tekanan kepada Pemerintah Israel dan melakukan boikot terhadap perusahaan yang mendukung pendudukan Israel di tanah Palestina.

"Saya menyadari bahwa isu ini akan terus menjadi kontroversi," ujar Kepala Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB periode 2018-2022, Michelle Bachelet, dikutip Rabu (25/10/2023).

"Namun, setelah proses peninjauan yang luas dan cermat, kami yakin bahwa laporan berdasarkan fakta ini mencerminkan pertimbangan serius yang telah diberikan kepada mandat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat kompleks ini," lanjutnya.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, menyambut laporan yang dirilis oleh PBB dan menyebutnya sebagai "Kemenangan bagi hukum internasional dan upaya diplomasi".

Sementara itu, kelompok Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), mengatakan bahwa laporan berbasis data yang dirilis PBB ini adalah "langkah konkret yang sangat signifikan pertama oleh entitas PBB untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan Israel dan internasional".

Sebagai informasi, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dilaporkan telah mengadopsi resolusi pada 2016 untuk menghasilkan laporan tersebut.

Beberapa perusahaan perjalanan dituduh mendapat keuntungan finansial dari pendudukan Israel dengan menyewakan kamar di rumah dan guesthouse yang dimiliki oleh pemukim di wilayah Palestina.

Pada 2018 lalu, Airbnb mengumumkan bahwa pihaknya akan menghapus seluruh properti di pemukiman Israel dari situs web mereka. Namun, setelah protes di Israel, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu membatalkan keputusan tersebut.

Sebelumnya, JCB telah lama dikritik oleh aktivis HAM karena militer Israel berfoto menggunakan buldoser JCB di Tepi Barat.

Diketahui, Israel merebut Tepi Barat dari pasukan Yordania pada 1967 dan terus mengendalikan dan menduduki wilayah itu, sementara penduduk Palestina yang tinggal di Tepi Barat memiliki otonomi terbatas.

Palestina dan sebagian besar negara di dunia pun menganggap bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional.

Namun, Israel membantah tuduhan tersebut dan AS mengatakan bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat tidak lagi dianggap ilegal.

Respons Petinggi Israel

Mantan Presiden Israel, Reuven Rivlin, mengajak seluruh pihak yang mendukung Israel untuk menentang ancaman boikot dari seluruh dunia, terutama setelah PBB merilis daftar perusahaan yang memiliki ikatan bisnis di wilayah Palestina yang diduduki pemukiman Israel..

"Kami mengajak teman-teman kami di seluruh dunia untuk menentang inisiatif yang memalukan ini," kata Rivlin.

Menurut Rivlin, daftar PBB yang mencakup berbagai perusahaan Israel terkemuka dalam sektor-sektor utama, seperti makanan, transportasi, dan komunikasi yang menduduki Tepi Barat adalah penggerak ekonomi Israel terbesar.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa pihaknya akan "melawan ancaman boikot dengan segala kekuatan kami."