Cerita dr Terawan, Menkes yang Sempat Ditolak IDI

Lifestyle - Wangi Sinintya Mangkuto, CNBC Indonesia
26 October 2019 16:21
Jakarta, CNBC Indonesia- Keputusan Presiden Joko Widodo melantik dr Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ini lantaran dr Terawan diketahui tersandung kasus pelanggaran kode etik.

beberapa hari lalu beredar surat dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI). Mereka menolak rekomendasi dr Terawan sebagai menkes. Surat bertanggal 30 September 2019 itu ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Ketua MKEK IDI dr Broto Wasisto, DTM&H, MPH, mengonfirmasi keaslian surat itu. Kendati demikian, dr Broto belum bersedia memberikan detail lebih jauh terkait hal tersebut.


"Besok ya. Surat itu ada, bukan palsu," kata dr Broto kepada Detik.com ketika ditemui di kantor IDI, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Menurut dia, MKEK IDI masih menunggu kelengkapan pengurus MKEK dan IDI sebelum memberikan tanggapan lebih lengkap. Itu termasuk seputar pengangkatan dr Terawan sebagai pucuk pimpinan tertinggi Kementerian Kesehatan.

Berikut isi surat IDI:

Dengan hormat, Pertama-tama kami ingin menyampaikan salam hormat kepada Bapak Presiden RI, semoga Bapak senantiasa tetap sehat di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, kami ingin melaporkan bahwa pada tanggal 22 September 2019 di surat kabar detikhealth.com telah terbit tentang usulan enam calon Menteri Kesehatan pada kabinet yang akan datang.

Bila diperkenankan kami ingin menyarankan agar dari usulan calon calon tersebut mohon kiranya Bapak Presiden tidak mengangkat Dr Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) sebagai Menteri Kesehatan. Adapun alasan yang mengiringi saran kami adalah karena Dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) sedang dikenakan sanksi akibat melakukan pelanggaran etik kedokteran. Sanksi tersebut tertera dalam Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PB IDI No.009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 tanggal 12 Februari 2018.

Saran ini disampaikan dengan tetap menghargai dan menghormati keputusan Bapak Presiden RI sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Semoga saran ini dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya.

BERLANJUT KE HAL 2


[Gambas:Video CNBC]

HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading