Kriptomologi

Mata Uang Kripto Bakal Dipajaki, Kira-Kira Kena Berapa Ya?

Investment - Arif Gunawan, CNBC Indonesia
13 May 2021 08:40
In this April 23, 2020, photo, President Donald Trump's name is seen on a stimulus check issued by the IRS to help combat the adverse economic effects of the COVID-19 outbreak, in San Antonio. The US government has distributed about 130 million economic impact payments to taxpayers in less than 30 days. The IRS anticipates sending more than 150 million payments as part of a massive coronavirus rescue package. The distribution has had some hiccups, including an overwhelmed website, payments to deceased taxpayers and money sent to inactive accounts. (AP Photo/Eric Gay) Foto: Cek Stimulus (AP Photo/Eric Gay)

Indonesia tentu saja terhitung terlambat jika dibandingkan dengan negara maju. Di Amerika Serikat (AS), misalnya, Internal Revenue Service (IRS) telah lama mengincar potensi pemasukan negara dari transaksi mata uang kripto.

Pada 2014, IRS mengeluarkan aturan bernomor 2014-21, yang menyatakan bahwa mata uang kripto diberlakukan sebagai barang kepemilikan (properti), dan bukannya mata uang, sehingga menjadi obyek pajak penghasilan (Pph) federal.

Mengutip CNBC International, sejak tahun lalu IRS telah mengumumkan bahwa mereka yang mengunakan mata uang kripto untuk membeli aset, termasuk aset digital berkode pemilikan seperti non-fungible token (NFT), maka berlaku prinsip "peralihan aset."

"Jika anda menukarkan mata uang virtual yang anda pegang sebagai aset kapital dengan aset kepemilikan lainnya, termasuk barang atau mata uang virtual lain, anda akan mendapatkan keuntungan atau kerugian kapital," demikian ujar IRS dalam keterangan resminya.

Saat ini, kolektor mata uang kripto sedang ramai-ramainya menggunakan bitcoin dan ethereum untuk membeli NFT, yang memungkinkan seni digital-yang biasanya bisa dinikmati dan diviralkan secara gratis-memiliki hak cipta digital sehingga penikmatnya bisa dikenai bayaran.

Di mata IRS, bitcoin dan ethereum adalah aset investasi dan bukan mata uang. Oleh karena itu, penggunanya akan diharuskan membayar pajak keuntungan yang didapatkannya ketika mengalihkan aset tersebut dalam sebuah transaksi.

Misalkan anda membeli etherum seharga US$ 100, dan kini harganya mencapai US$ 2.000,maka jika anda memakainya untuk membeli NFT seharga US$ 2.000, ada selisih keuntungan sebesar US$ 1.900 yang menjadi obyek pajak (capital gain). Di Amerika Serikat (AS), nilai pajak capital gain maksimumnya adalah 20%, atau sebesar US$ 380 untuk kasus tersebut.

"Anda tidak sedang menggunakan mata uang, melainkan membelanjakan barang yang nilainya terapresiasi... Jadi, membelanjakannya saja menciptakan aktivitas yang terkena pajak," tutur Chandasekera, Kepala Perencana Pajak CoinTracker, sebagaimana dikutip CNBC International.

Pajak serupa juga dikenakan bagi mereka yang selama ini menambang Bitcoin cs di Indonesia, dan menikmati keuntungan bebas pajak. Siap-siap, aktivitas mereka mengeksploitasi tarif listrik murah yang disediakan negara bakal terkena pajak serupa jika Pph tersebut diberlakukan.

Nilainya sejauh ini, jika Ditjen Pajak tertarik untuk menempatkannya sama seperti penghasilan pribadi sesuai aturan PPh pasal 21, adalah sebesar 30% (layer tertinggi). Jadi, jika anda sukses menambang sekeping bitcoin, seharga Rp 800 juta, maka pajaknya bisa mencapai Rp 240 juta.

Lalu jika mentransaksikannya, maka keuntungan transaksi (capital gain) yang diterima bakal terkena pajak 5-30% jika dianggap sama seperti transaksi mata uang asing (forex), atau 20% jika diperlakukan sama seperti deposito, 15% jika perlakuannya seperti obligasi, atau hanya 0,1% jika mata uang kripto dianggap sama dengan aset saham.

TIM RISET CNBC INDONESIA


[Gambas:Video CNBC]

(ags/ags)
HALAMAN :
1 2
Artikel Selanjutnya

Demen Bikin Jantungan, Ini Alasan Kenapa Bitcoin cs Volatil!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading