Gegara Saran Lembaga Ini, Presiden RI Naikkan Harga BBM

Jakarta, CNBC Indonesia - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kerap memicu polemik di tengah masyarakat. Dalam sejarah Indonesia, pemerintah pernah menaikkan harga BBM setelah menerima saran dari lembaga International Monetary Fund (IMF).

Kejadiannya terjadi pada 1998 saat Indonesia sedang menghadapi krisis moneter sangat berat yang bermula dari gejolak mata uang Baht Thailand. Menurut catatan Jan Luiten van Zanden dalam Ekonomi Indonesia 1800-2010 (2012), krisis membuat nilai tukar rupiah yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.000 per dolar AS anjlok hingga sekitar Rp10.000-16.000 per dolar AS. 

Akibatnya, harga-harga bahan pokok mengalami kenaikan dan membuat masyarakat menjerit. Untuk mengatasi krisis, pemerintah menerima bantuan IMF. Pada 15 Januari 1998, Indonesia menyepakati dokumen Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani Presiden Soeharto dan IMF.

Salah satu poin penting dalam program IMF adalah pengurangan subsidi energi. IMF menyatakan pemerintah perlu menyesuaikan harga-harga yang dikendalikan negara agar beban fiskal berkurang.

"Untuk mengurangi distorsi ekonomi dan memperkuat posisi fiskal, pemerintah bermaksud menyesuaikan harga yang diatur pemerintah dengan tujuan secara bertahap menghilangkan subsidi bahan bakar dan listrik," tulis IMF dalam dokumen tersebut.

Rekomendasi itu kemudian diwujudkan pemerintah melalui kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Berdasarkan pemberitaan Kompas (4 Mei 1998), pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM rata-rata sebesar 46,3%, sementara tarif listrik naik hingga 60%.

Lewat Keputusan Presiden No. 69 tahun 1998, Soeharto lantas menyatakan, sejak 5 Mei 1998 pukul 00.00 WIB, harga Premium naik menjadi Rp1.200 per liter, minyak tanah Rp350 per liter, dan solar Rp600 per liter. Kenaikan tersebut segera merambat ke berbagai sektor ekonomi, termasuk tarif angkutan umum dan harga kebutuhan masyarakat.

Namun, kebijakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi fiskal justru memicu kemarahan publik. Di tengah kondisi ekonomi yang sudah tertekan akibat krisis, kenaikan harga BBM dan listrik memperburuk beban hidup masyarakat.

Ekonom Boediono dalam Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah (2016) mencatat, setelah program IMF dijalankan, Indonesia justru semakin terseret ke dalam krisis ekonomi dan politik. Alih-alih mempercepat pemulihan, pengurangan subsidi BBM ikut memicu gejolak sosial yang semakin memperburuk situasi nasional.

Gelombang protes yang terus membesar akhirnya bermuara pada krisis politik. Hanya beberapa minggu setelah kenaikan harga BBM, Indonesia diguncang kerusuhan besar pada Mei 1998 yang berujung pada lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 dan mengakhiri kekuasaannya setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun.

Add as a preferred
source on Google