Wawancara Eksklusif
Bakamla Buka-bukaan Soal Kecurangan China di Laut Natuna
09 January 2020 13:04
Foto: Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma Nursyawal Embun (ist)
Jakarta, CNBC Indonesia - Tensi diplomatik antara Indonesia dan China belakangan memanas. Ini tidak lepas dari dugaan pencurian ikan oleh kapal asal Negeri Tirai Bambu di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Indonesia pun sudah menyampaikan 4 poin sikap resmi atas tindakan China. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai rapat tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020) petang.
Poin pertama dan paling krusial, yaitu telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (China) di wilayah ZEE Indonesia. Kendati demikian, China berkukuh tidak ada hukum internasional yang dilanggar.
Lalu, bagaimana situasi terkini di perairan Natuna, terutama setelah didatangi Presiden Joko Widodo, Rabu (8/1/2020)? Direktur Operasi Laut Badan Keamanan Laut Laksma Nursyawal Embun mengonfirmasi hingga pukul 10.00 WIB, masih ada coast guard China di wilayah tersebut.
"Kami masih memantau ada dua kapal coast guard. Ada empat, tapi dua lagi ada di luar ZEE kita," ujar Nursyawal dalam program Power Lunch CNBC Indonesia yang dipandu oleh Aline Wiratmaja, Rabu (8/1/2020).
Berikut adalah potongan dialognya seperti dituliskan wartawan CNBC Indonesia Rahajeng Kusumo Hastuti:
Apakah masih ada kapal nelayan atau coast guard China yang bercokol di perairan Natuna?
Informasi terakhir jam 10, kami masih memantau ada dua kapal coast guard, ada empat, tapi dua lagi ada di luar ZEE kita. Kapal ikan rata-rata yang gak termonitor Bakamla. Karena modus mereka, kalau dikawal coast guard rata-rata kapal ikannya mematikan Automated Identification System (AIS), tetapi kapal coast guard-nya kami tetap monitor. Sekalipun yang termonitor kapal coast guard biasanya di sekeliling mereka ada puluhan kapal. Mereka memang menjaga aktivitas penangkapan ikan.
Jadi coast guard ini menjaga kapal asal negara mereka ketika menangkap ikan secara ilegal di Indonesia?
Betul. Penangkapan ikan itu ada di perairan indonesia
Apakah praktik-praktik semacam ini sudah lama terjadi?
Yang jelas, Natuna Utara ini menjadi salah satu vocal poin buat Bakamla karena di sana sangat tinggi kejadian ilegal di laut, ilegal fishing dan pelanggaran wilayah. Biasanya kapal asal Vietnam dan China. Tapi China sebenarnya sudah jarang terdengar. Baru pas akhir Desember 2019 kemarin. Kalau Vietnam penanganannya lain. Ini karena kita sudah memiliki pedoman untuk menangani kapal ikan dari asing dari Vietnam yang menangkap ikan di wilayah tumpang tindih itu. Kami gak melakukan penangkapan tapi hanya mengusir. Kami berkomunikasi dengan coast guard.
Bisa dielaborasi, kenapa kapal dari China kembali?
Akhir desember 2019. Tanggal 10, kami mendapatkan informasi ada rombongan kapal ikan Cina dikawal coast guard mereka dan freegat dari AL mereka. Dengan dasar ini, kami melakukan assesment di dashboard kami. Kami temukan berapa spot kapal ikan dan kapal coast guard di perairan kita. Pada 13-15 mereka mematikan AIS. Jadi saat mematikan ini kami mengirim KM Tanjung Datuk dan tanggal 19 kami bilang kalian ada di wilayah kontinen indonesia. Pertamanya mereka menurut. Mereka bergerak ke utara, berpindah dari tempat yang kami temui. Kemudian kami bertemu lagi di ZEE pada tanggal 24 Desember. Hubungan radio KM kapal Tanjung Datuk meminta menahan mereka karena ada di ZEE indonesia. Tapi mereka bersikeras kalau kita gak boleh melakukan penahanan terhadap kapal mereka. Kedua, lintang 5 derajat ini adalah wilayah China. Kami melakukan laporan atas kombinasi atas.
Masih adakah fregat dari China?
Belum terpantau lagi.
Apa ada indikasi mereka menambah kekuatan?
Dari 9 Desember sampai hari ini gak ada. Kami juga masih mampu melakukan pemantauan terhadap coast guard di wilayahnya. Mereka cenderung berada di wilayah Malaysia. Secara teknis saja. Kita melihat spot kapal ikan. Mereka kadang di dua area kadang di timurnya Natuna besar dan ada di sebelah barat. Kami monitor juga. Kami menambah unsur dari satu menjadi tiga unit.
Apakah Bakamla menggandeng TNI juga?
Betul. Tni juga hadir dan cukup memadai juga. Presiden juga hadir hari ini di sana. Jadi unsur-unsur itu stand by.
Banyak yang bertanya, benarkah situasi di sana berbeda dengan era Menteri KKP Susi Pudjiastuti?
Karena ini baru pergantian, jadi belum ada. Kami juga sering sama Bu Susi menghadiri penenggelaman kapal. Karena kapal-kapal yang tertangkap sudah sesuai dengan UU Perikanan. Perubahan juga gak ada karena SOP kami jika menemukan kapal ikan asing akan dilakukan penangkapan dan kami akan tarik ke daratan untuk proses hukum lanjutan.
Aspek deterrence effect masih diperlukan?
Bisa dikatakan iya. Kalau enggak juga sama saja. Kalau tertangkap, aparat kita juga nanti ujung-ujungnya langsung proses hukum.
Mengapa tidak langsung ditangkap?
Karena kami melihat aktivitas mereka cukup banyak dan dikawal dua coast guard. Kami Bakamla mengutamakan komunikasi lebih dahulu di laut. dilarang melakukan aktivitas tanpa seizin dari pihak Indonesia kan ilegal karena penangkapan di yurisdiksi Indonesia. Tapi, karena mereka kekeuh, dikhawatirkan akan terjadi insiden di laut. Makanya kami laporkan pada komando atas.
Dari sisi memberikan efek jera, apakah tindakan tegas dengan penenggalaman cukup efektif?
Efektif juga. Dulu yang paling banyak kan Vietnam yang paling banyak ditenggelamkan. Tanpa penenggelaman kalau dirampas ikannya itu buat negara.
Terkait kedatangan presiden ke Natuna, sinyal atau pesan apa yang ingin disampaikan?
Dari beliau penegakan hukum tetap dilaksanakan di ZEE. Yang dilakukan adalah penegakan hak berdaulat.
Selama ini, provokasi dari China apakah fluktuatif?
Betul. Kami pantau beberapa tahun terakhir ada kapal asing dari Vietnam, kemudian juga dari Malaysia. China baru belakangan muncul, baru 2017 akhir ada juga penangkapan kapal ikan asing dari TNI AL.
Sejak kejadian itu, apakah kapal nelayan mereka sudah mulai dikawal coast guard?
Dikawal dan spotnya jauh-jauh terpisah. Kemudian dilakukan penangkapan. Ternyata kapal asing dari China. Ketika ditarik ke pangkalan terdekat, coast guard mereka datang untuk berkomunikasi dengan unsur dari Indonesia untuk meminta kapal ini dilepas. Tapi kita tarik sampai dalam.
Apakah Bakamla kita kalah dari sisi perkapalan dan terlambat datang?
Tidak terlambat datang. Natuna utara adalah vocal poin dan banyak melokasikan unsur kita stand by di sana. Ada atau gak adanya kapal ikan. Kita gak pernah tahu tiba-tiba mereka melakukan kegiatan. Kita mengandalkan kapal surveillence kita. Dari posko kita, kita mampu mengawasi seluruh perairan Indonesia bahkan dari anomali atau ada yang mau bermanuver. Bilamana menemukan hal tersebut dan Bakamla gak ada di sana, kami bisa sharing informasi dengan teman-teman TNI AL. Walaupun unsur Bakamla baru ada 10 unit dan baru terbagi menjadi tiga jenis.
Idealnya berapa?
Kita punya konsep operasi ke depan, selain menambah kemampuan surveillence, kami ke depan lebih ditingkatkan sekitar 70an lebih, dan itu nanti terbagi, ada yang lepas pantai, ada yang di pantai. Fungsi Bakamla sebagai coast guard cukup vital. Karena katanya kalau menempatkan terlalu banyak unsur militer bisa memprovokasi. Setiap negara mengedepankan coast guard-nya karena ini kapal sipil atau kapal negara. TNI yang hadir di sana adalah dalam rangka penegakan hukum, bukan siaga tempur.
Anda melihat apa situasi seperti ini bisa tereskalasi?
Segala sesuatu bisa terjadi. Kan orang di lapangan bisa membuat kalkulasi. Makanya dalam berkomunikasi upayakan mengedepankan faktor komunikasi. Kalau kapal ikan menangkap tanpa dikawal, otomatis kami melakukan penangkapan, pemeriksaan. Kalau kapal coast guard kami mengedepankan komunikasi lebih dulu.
Kenapa lebih banyak eskalasi di wilayah ZEE kita?
Saat itu, ikan cukup banyak di perairan kita. Untuk ditangkap lebih banyak diperairan idnoensia. Belum lagi pihak China menganggap 9 dash line berimpitan dengan ZEE kita. Bahkan di beberapa negara seperti Malaysia masuk ke wilayah teritorial yang harusnya sudah kedaulatan penuh, itu makin tinggi eskalasinya. Kalau di wilayah yurisdiksi adanya hak berdaulat.
Ada pernyataan dari Pak Luhut (Menko Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan) bahwa begitu omnibus law berlaku, nanti polemik natuna ditangani Bakamla?
Bakamla siap. Jadi kalau ada penggabungan unsur dan beberapa stake holder, di Indonesia ini ada delapan kementerian/lembaga yang memiliki armada. Kalau digabung ke Bakamla kami siap. Jadi otomatis unsur kita banyak. Yang penting di bawah satu komando kendali agar efektif. Kalau ada penggabungan lebih bagus karena semua yang dilakukan adalah penegakan hukum. Maritim security adalah semua aktivitas ilegal dil aut yang jadi sasaran.
Pihak China masih belum gentar?
Kami akan meningkatkan kehadiran di laut. Sama kayak China, kita selalu hadir untuk menunjukan ini wilayah kita.
Arahan sejauh ini sudah cukup clear di lapangan? Karena sempat ada perbedaan pendapat di antara para menteri?
Dari bapak presiden sudah jelas untuk penegaan hukum dan menjaga kedaulatan Indonesia.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)
Indonesia pun sudah menyampaikan 4 poin sikap resmi atas tindakan China. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai rapat tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020) petang.
Poin pertama dan paling krusial, yaitu telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (China) di wilayah ZEE Indonesia. Kendati demikian, China berkukuh tidak ada hukum internasional yang dilanggar.
Lalu, bagaimana situasi terkini di perairan Natuna, terutama setelah didatangi Presiden Joko Widodo, Rabu (8/1/2020)? Direktur Operasi Laut Badan Keamanan Laut Laksma Nursyawal Embun mengonfirmasi hingga pukul 10.00 WIB, masih ada coast guard China di wilayah tersebut.
"Kami masih memantau ada dua kapal coast guard. Ada empat, tapi dua lagi ada di luar ZEE kita," ujar Nursyawal dalam program Power Lunch CNBC Indonesia yang dipandu oleh Aline Wiratmaja, Rabu (8/1/2020).
Berikut adalah potongan dialognya seperti dituliskan wartawan CNBC Indonesia Rahajeng Kusumo Hastuti:
Apakah masih ada kapal nelayan atau coast guard China yang bercokol di perairan Natuna?
Informasi terakhir jam 10, kami masih memantau ada dua kapal coast guard, ada empat, tapi dua lagi ada di luar ZEE kita. Kapal ikan rata-rata yang gak termonitor Bakamla. Karena modus mereka, kalau dikawal coast guard rata-rata kapal ikannya mematikan Automated Identification System (AIS), tetapi kapal coast guard-nya kami tetap monitor. Sekalipun yang termonitor kapal coast guard biasanya di sekeliling mereka ada puluhan kapal. Mereka memang menjaga aktivitas penangkapan ikan.
Jadi coast guard ini menjaga kapal asal negara mereka ketika menangkap ikan secara ilegal di Indonesia?
Betul. Penangkapan ikan itu ada di perairan indonesia
Apakah praktik-praktik semacam ini sudah lama terjadi?
Yang jelas, Natuna Utara ini menjadi salah satu vocal poin buat Bakamla karena di sana sangat tinggi kejadian ilegal di laut, ilegal fishing dan pelanggaran wilayah. Biasanya kapal asal Vietnam dan China. Tapi China sebenarnya sudah jarang terdengar. Baru pas akhir Desember 2019 kemarin. Kalau Vietnam penanganannya lain. Ini karena kita sudah memiliki pedoman untuk menangani kapal ikan dari asing dari Vietnam yang menangkap ikan di wilayah tumpang tindih itu. Kami gak melakukan penangkapan tapi hanya mengusir. Kami berkomunikasi dengan coast guard.
Bisa dielaborasi, kenapa kapal dari China kembali?
Akhir desember 2019. Tanggal 10, kami mendapatkan informasi ada rombongan kapal ikan Cina dikawal coast guard mereka dan freegat dari AL mereka. Dengan dasar ini, kami melakukan assesment di dashboard kami. Kami temukan berapa spot kapal ikan dan kapal coast guard di perairan kita. Pada 13-15 mereka mematikan AIS. Jadi saat mematikan ini kami mengirim KM Tanjung Datuk dan tanggal 19 kami bilang kalian ada di wilayah kontinen indonesia. Pertamanya mereka menurut. Mereka bergerak ke utara, berpindah dari tempat yang kami temui. Kemudian kami bertemu lagi di ZEE pada tanggal 24 Desember. Hubungan radio KM kapal Tanjung Datuk meminta menahan mereka karena ada di ZEE indonesia. Tapi mereka bersikeras kalau kita gak boleh melakukan penahanan terhadap kapal mereka. Kedua, lintang 5 derajat ini adalah wilayah China. Kami melakukan laporan atas kombinasi atas.
Masih adakah fregat dari China?
Belum terpantau lagi.
Apa ada indikasi mereka menambah kekuatan?
Dari 9 Desember sampai hari ini gak ada. Kami juga masih mampu melakukan pemantauan terhadap coast guard di wilayahnya. Mereka cenderung berada di wilayah Malaysia. Secara teknis saja. Kita melihat spot kapal ikan. Mereka kadang di dua area kadang di timurnya Natuna besar dan ada di sebelah barat. Kami monitor juga. Kami menambah unsur dari satu menjadi tiga unit.
Apakah Bakamla menggandeng TNI juga?
Betul. Tni juga hadir dan cukup memadai juga. Presiden juga hadir hari ini di sana. Jadi unsur-unsur itu stand by.
Banyak yang bertanya, benarkah situasi di sana berbeda dengan era Menteri KKP Susi Pudjiastuti?
Karena ini baru pergantian, jadi belum ada. Kami juga sering sama Bu Susi menghadiri penenggelaman kapal. Karena kapal-kapal yang tertangkap sudah sesuai dengan UU Perikanan. Perubahan juga gak ada karena SOP kami jika menemukan kapal ikan asing akan dilakukan penangkapan dan kami akan tarik ke daratan untuk proses hukum lanjutan.
Aspek deterrence effect masih diperlukan?
Bisa dikatakan iya. Kalau enggak juga sama saja. Kalau tertangkap, aparat kita juga nanti ujung-ujungnya langsung proses hukum.
Mengapa tidak langsung ditangkap?
Karena kami melihat aktivitas mereka cukup banyak dan dikawal dua coast guard. Kami Bakamla mengutamakan komunikasi lebih dahulu di laut. dilarang melakukan aktivitas tanpa seizin dari pihak Indonesia kan ilegal karena penangkapan di yurisdiksi Indonesia. Tapi, karena mereka kekeuh, dikhawatirkan akan terjadi insiden di laut. Makanya kami laporkan pada komando atas.
Dari sisi memberikan efek jera, apakah tindakan tegas dengan penenggalaman cukup efektif?
Efektif juga. Dulu yang paling banyak kan Vietnam yang paling banyak ditenggelamkan. Tanpa penenggelaman kalau dirampas ikannya itu buat negara.
Terkait kedatangan presiden ke Natuna, sinyal atau pesan apa yang ingin disampaikan?
Dari beliau penegakan hukum tetap dilaksanakan di ZEE. Yang dilakukan adalah penegakan hak berdaulat.
Selama ini, provokasi dari China apakah fluktuatif?
Betul. Kami pantau beberapa tahun terakhir ada kapal asing dari Vietnam, kemudian juga dari Malaysia. China baru belakangan muncul, baru 2017 akhir ada juga penangkapan kapal ikan asing dari TNI AL.
 Foto: Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Natuna, Rabu (8/1/2020) (Setpres/Agus Suparto) |
Sejak kejadian itu, apakah kapal nelayan mereka sudah mulai dikawal coast guard?
Dikawal dan spotnya jauh-jauh terpisah. Kemudian dilakukan penangkapan. Ternyata kapal asing dari China. Ketika ditarik ke pangkalan terdekat, coast guard mereka datang untuk berkomunikasi dengan unsur dari Indonesia untuk meminta kapal ini dilepas. Tapi kita tarik sampai dalam.
Apakah Bakamla kita kalah dari sisi perkapalan dan terlambat datang?
Tidak terlambat datang. Natuna utara adalah vocal poin dan banyak melokasikan unsur kita stand by di sana. Ada atau gak adanya kapal ikan. Kita gak pernah tahu tiba-tiba mereka melakukan kegiatan. Kita mengandalkan kapal surveillence kita. Dari posko kita, kita mampu mengawasi seluruh perairan Indonesia bahkan dari anomali atau ada yang mau bermanuver. Bilamana menemukan hal tersebut dan Bakamla gak ada di sana, kami bisa sharing informasi dengan teman-teman TNI AL. Walaupun unsur Bakamla baru ada 10 unit dan baru terbagi menjadi tiga jenis.
Idealnya berapa?
Kita punya konsep operasi ke depan, selain menambah kemampuan surveillence, kami ke depan lebih ditingkatkan sekitar 70an lebih, dan itu nanti terbagi, ada yang lepas pantai, ada yang di pantai. Fungsi Bakamla sebagai coast guard cukup vital. Karena katanya kalau menempatkan terlalu banyak unsur militer bisa memprovokasi. Setiap negara mengedepankan coast guard-nya karena ini kapal sipil atau kapal negara. TNI yang hadir di sana adalah dalam rangka penegakan hukum, bukan siaga tempur.
Anda melihat apa situasi seperti ini bisa tereskalasi?
Segala sesuatu bisa terjadi. Kan orang di lapangan bisa membuat kalkulasi. Makanya dalam berkomunikasi upayakan mengedepankan faktor komunikasi. Kalau kapal ikan menangkap tanpa dikawal, otomatis kami melakukan penangkapan, pemeriksaan. Kalau kapal coast guard kami mengedepankan komunikasi lebih dulu.
Kenapa lebih banyak eskalasi di wilayah ZEE kita?
Saat itu, ikan cukup banyak di perairan kita. Untuk ditangkap lebih banyak diperairan idnoensia. Belum lagi pihak China menganggap 9 dash line berimpitan dengan ZEE kita. Bahkan di beberapa negara seperti Malaysia masuk ke wilayah teritorial yang harusnya sudah kedaulatan penuh, itu makin tinggi eskalasinya. Kalau di wilayah yurisdiksi adanya hak berdaulat.
Ada pernyataan dari Pak Luhut (Menko Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan) bahwa begitu omnibus law berlaku, nanti polemik natuna ditangani Bakamla?
Bakamla siap. Jadi kalau ada penggabungan unsur dan beberapa stake holder, di Indonesia ini ada delapan kementerian/lembaga yang memiliki armada. Kalau digabung ke Bakamla kami siap. Jadi otomatis unsur kita banyak. Yang penting di bawah satu komando kendali agar efektif. Kalau ada penggabungan lebih bagus karena semua yang dilakukan adalah penegakan hukum. Maritim security adalah semua aktivitas ilegal dil aut yang jadi sasaran.
Pihak China masih belum gentar?
Kami akan meningkatkan kehadiran di laut. Sama kayak China, kita selalu hadir untuk menunjukan ini wilayah kita.
Arahan sejauh ini sudah cukup clear di lapangan? Karena sempat ada perbedaan pendapat di antara para menteri?
Dari bapak presiden sudah jelas untuk penegaan hukum dan menjaga kedaulatan Indonesia.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Raih Omset Miliaran, Ini Tips Bisnis Sneakers Ala Nah Project
(miq/miq)
