Potret Partai Kecoa Turun ke Jalan Lagi, Tuntut Ketua KPU Mundur
Ratusan massa pendukung Cockroach Janta Party (CJP) menggelar aksi unjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Kepala Komisioner Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar, di Mumbai, India, Jumat (2/10/2026). (REUTERS/Priyanshu Singh)
Perdana Menteri India Narendra Modi kembali menghadapi tekanan pada Jumat (2/10/2026) setelah Cockroach Janta Party (CJP) yang dipimpin generasi Z dan koalisi mahasiswa serta aktivis menggelar aksi protes baru. Mereka menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India Gyanesh Kumar terkait revisi daftar pemilih yang kontroversial. (REUTERS/Francis Mascarenhas)
CJP menggelar demonstrasi di Mumbai dan berencana memperluas aksi ke berbagai wilayah India dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil berkumpul di Jantar Mantar, New Delhi, untuk menyuarakan tuntutan serupa. (REUTERS/Adnan Abidi)
Di New Delhi, polisi membubarkan sebagian massa dengan menaikkan paksa sejumlah mahasiswa ke dalam bus. Beberapa stasiun metro di sekitar Jantar Mantar juga ditutup, sementara pengamanan diperketat. Polisi berulang kali memperingatkan melalui pengeras suara agar tidak ada kerumunan lebih dari lima orang. (REUTERS/Adnan Abidi)
Ratusan personel polisi dan paramiliter dikerahkan untuk mengamankan lokasi yang telah dipasangi barikade. Saat didorong masuk ke dalam bus, seorang mahasiswa asal Kerala bernama Pranav mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi India. (REUTERS/Adnan Abidi)
Protes terbaru ini menjadi eskalasi dalam perselisihan yang telah memicu sorotan terhadap Komisi Pemilihan Umum India. Para pengunjuk rasa menuduh komisi memanipulasi daftar pemilih dengan cara yang menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi. (REUTERS/Adnan Abidi)
Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah membantah tuduhan tersebut serta menyatakan revisi bertujuan menghapus data pemilih ganda dan tidak memenuhi syarat. (REUTERS/Adnan Abidi)
Tekanan terhadap Gyanesh Kumar meningkat setelah Indian Express melaporkan bulan lalu bahwa dua wakil komisioner pemilu telah menyampaikan kekhawatiran setidaknya 14 kali dalam 10 bulan terakhir. Kekhawatiran itu mencakup revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, dan sistem digital komisi. Komisi Pemilihan Umum menyatakan perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam pembahasan internal. (REUTERS/Adnan Abidi)