Penampakan Barang Bukti Penyelewengan BBM-LPG Subsidi, RI Rugi Rp234 M
Petugas memasang garis polisi pada barang bukti saat konferensi pers Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan BBM dan Elipiji Subsidi di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (21/4/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri membongkar penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi di berbagai wilayah Indonesia. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Dalam kurun waktu 13 hari, kerugian keuangan negara akibat kejahatan energi ini mencapai Rp 243 miliar. Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifudin mengatakan pengungkapan ini dilakukan selama periode 7 April hingga 20 April 2026. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Selama periode tersebut, polisi berhasil menindak 223 Laporan Polisi (LP) dengan total tersangka sebanyak 330 orang. Tak hanya menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dalam pengungkapan ini. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
"Barang bukti yang berhasil diamankan 403.158 liter solar, 58.656 liter pertalite, 13.346 tabung gas elpiji, serta 161 unit kendaraan roda 4 dan roda 6," ungkap Nunung. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Berdasarkan data tahun 2025 hingga 2026, tercatat ada 65 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi. Dari jumlah tersebut, 46 kasus sudah dinyatakan lengkap (P21) dan 19 lainnya masih dalam proses penyidikan. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Polri tidak akan berkompromi dengan siapa pun yang bermain-main dengan hak rakyat kecil, termasuk oknum aparat. Dalam operasi ini, Polri juga mendapat dukungan penuh dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI lantaran pelaku bukan hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga menyengsarakan masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM dan gas elpiji ditengah berkurangnya pasokan akibat konflik timur tengah. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Dalam kasus ini Polri juga akan menjerat para aktor intelektual dan pemilik modal dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Tak hanya itu, jika ditemukan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri akan melimpahkan perkara tersebut ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Polri juga menggandeng PPATK untuk melacak aliran dana para mafia tersebut. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)