Video: Uang Pusat Seret, Daerah Manfaatkan Potensi Pajak dan Retribusi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengurangan TKD membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian cepat, termasuk di Kabupaten Nganjuk. Bupati Marhaen Djumadi mengatakan kebijakan itu cukup mengejutkan, sehingga sejumlah program yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat akan dipangkas, mulai dari perjalanan dinas hingga penundaan proyek infrastruktur.

Marhaen juga menjelaskan, untuk menjaga stabilitas fiskal, Nganjuk memilih menggenjot Pendapatan Asli Daerah tanpa menaikkan pajak, mengingat pengalaman daerah lain yang menuai respons publik saat melakukan penyesuaian tarif. Sebagai gantinya, pemerintah daerah fokus mengoptimalkan potensi yang belum tergarap seperti PBB, BPHTB, pajak pertambangan, pajak air tanah, serta berbagai retribusi. Identifikasi potensi ini, menurut Marhaen, menjadi langkah penting agar pemungutan PAD lebih efektif dan mampu menutup ruang fiskal yang menyempit akibat pemotongan TKD.

Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning bersama Bupat Nganjuk Marhaen Djumadi di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (14/11/2025).