Gas Air Mata Kepung Kampus! Mahasiswa Serbia Tuntut Vucic Mundur
Polisi Serbia menggunakan gas air mata dan granat kejut pada Jumat (5/9/2025) untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di kampus Universitas Negeri Novi Sad. Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes yang menuntut pemilu cepat guna menggulingkan Presiden Aleksandar Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS) yang berkuasa. (REUTERS/Zorana Jevtic)
Kerumunan mahasiswa dan warga meneriakkan “Vucic, pergi!” sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Kami tidak ingin blokade, kami ingin pemilu” dan “Mahasiswa memiliki satu tuntutan mendesak: Adakan pemilu.” (REUTERS/Zorana Jevtic)
Bentrokan pecah di depan Fakultas Filsafat ketika pengunjuk rasa melemparkan suar, sementara polisi merespons dengan gas air mata dan granat kejut. (REUTERS/Zorana Jevtic)
Dalam pidatonya menjelang malam, Presiden Vucic menyebut 11 polisi terluka, meski tidak ada informasi mengenai jumlah korban dari pihak pengunjuk rasa. Ia menegaskan tidak akan membiarkan “penghancuran lembaga negara” dan menuding ada campur tangan dinas keamanan asing dalam protes tersebut. (REUTERS/Djordje Kojadinovic)
Vucic mengatakan para pendukungnya akan menggelar unjuk rasa tandingan di berbagai kota pada Minggu mendatang. Protes anti-pemerintah ini sudah berlangsung berbulan-bulan, dipicu runtuhnya atap stasiun kereta api di Novi Sad pada November lalu yang menewaskan 16 orang. Insiden tersebut memicu kemarahan publik atas dugaan korupsi, yang oleh pengunjuk rasa dianggap sebagai akar dari tragedi tersebut. (REUTERS/Djordje Kojadinovic)
Meski mayoritas aksi berlangsung damai, pada 13 Agustus lalu bentrokan besar menyebabkan puluhan polisi dan warga sipil terluka. Para mahasiswa, oposisi, dan kelompok antikorupsi menuding Vucic terlibat dalam jaringan kejahatan terorganisir, menggunakan kekerasan terhadap oposisi, serta membungkam media. Tuduhan itu dibantah oleh pemerintah. (REUTERS/Zorana Jevtic)
“Solusinya adalah pemilihan umum,” kata Nebojsa Korac, salah seorang pengunjuk rasa. “Kami ingin perdamaian, demokrasi, dan lembaga politik yang berfungsi. Itu berarti mengadakan pemilu agar pemerintahan bisa berganti.” (REUTERS/Djordje Kojadinovic)