Mendag: Huawei & ZTE Ancam Keamanan Nasional AS

Fintech - Prima Wirayani, CNBC Indonesia
12 June 2019 - 07:08
Mendag: Huawei & ZTE Ancam Keamanan Nasional AS Foto: Seorang pria yang berjalan melewati iklan smartphone Huawei P20 tercermin di pintu kaca di depan logo Huawei, di sebuah pusat perbelanjaan di Shanghai, China 6 Desember 2018. REUTERS / Aly Song
Jakarta, CNBC Indonesia - Raksasa teknologi asal China, Huawei dan ZTE, sama-sama membawa risiko bagi keamanan nasional Amerika Serikat (AS) namun dengan alasan yang berbeda, kata Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross kepada CNBC International, Selasa (11/6/2019).

"Keduanya melakukan praktik yang kami rasa berpotensi mengganggu keamanan nasional kita," kata Ross. Ia juga membela langkah yang diambil pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap kedua perusahaan itu.

Mendag: Huawei & ZTE Ancam Keamanan Nasional ASFoto: REUTERS/Carlos Barria

Segera setelah Trump mendeklarasikan keadaan darurat nasional akibat ancaman terhadap teknologi AS pada 15 Mei lalu, Departemen Perdagangan secara efektif memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam (blacklist) yang melarangnya berbisnis dengan perusahaan AS. Hampir sepekan kemudian, departemen menunda pelaksanaan kebijakan itu selama 90 hari.


AS mengklaim Huawei memiliki hubungan dekat dengan pemerintah komunis China dan ponsel pintar (smartphone) serta peralatan jaringan perusahaan dapat memfasilitasi upaya mata-mata Beijing. Huawei telah membantah semua tuduhan itu.


"Apa yang sebenarnya kami lakukan dengan Huawei adalah situasi yang berbeda dari langkah yang kami ambil terhadap ZTE," kata Ross, dilansir dari CNBC International.

"Situasi ZTE adalah hasil dari tindakan mereka melanggar penyelesaian yang telah disepakati oleh pengadilan," ujarnya.

Saingan Huawei, ZTE, terpaksa menghentikan operasionalnya untuk sementara tahun lalu setelah Departemen Perdagangan pada April 2018 melarang perusahaan membeli produk-produk dari AS.

Larangan itu diterapkan setelah ZTE diduga melanggar aturan kesepakatan penyelesaian terkait kegiatan bisnisnya dengan Iran dan Korea Utara. Kegiatan bisnis itu melanggar sanksi perdagangan yang dijatuhkan AS terhadap kedua negara tersebut.

Pada Juni 2018, AS mengumumkan kesepakatan dengan ZTE untuk mengakhiri larangan tersebut dengan beberapa syarat termasuk denda senilai US$1 miliar dan perintah penempatan tim kepatuhan AS di dalam struktur organisasi perusahaan. (prm)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading