Diteror Fintech Ilegal? Ini Saran Satgas Waspada Investasi

Fintech - Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
13 February 2019 16:59
Diteror Fintech Ilegal? Ini Saran Satgas Waspada Investasi
Jakarta, CNBC Indonesia - Anda menjadi korban teror perusahaan financial technlogy (fintech) peer-to-peer (P2P) lending ilegal? Baiknya Anda segera melapor ke polisi. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bisa menangani kasus yang menimpa Anda.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing dalam konferensi pers hari ini, Rabu (13/2/2019), mengatakan cara-cara penagihan (collection) yang dilakukan fintech ilegal kerap tidak sesuai etika penagihan. Penagihan sering bersifat intimidatif dan ada juga yang mengandung pelecehan seksual.

"Bagi masyarakat yang sudah atau merasa dirugikan oleh kegiatan perusahaan fintech P2P lending yang tidak terdaftar atau berizin OJK, Satgas menyarankan untuk segera melapor kepada pihak Kepolisian untuk segera ditindaklanjuti," kata Tongam dalam konferensi pers hari ini, Rabu (13/2/2019).


Baik Satgas atau OJK, kata Tongam, tidak bertanggung jawab atas hal yang menimpa korban fintech ilegal. Konsumen diharapkan langsung melaporkan ke polisi karena hal itu masuk delik aduan dan masuk ranah pidana di kepolisian. Namun, lanjut Tongam, OJK bisa membantu konsumen fintech ilegal untuk melaporkan ke polisi melalui kontak OJK.


"Satgas Waspada Investasi dan OJK tidak dalam posisi menjawab," lanjut Tongam.

Tongam menduga, ada lebih banyak korban yang tidak mengadukan kerugiannya kepada otoritas. Pengecekan server menjadi sulit lantaran kebanyakan fintech ilegal bersifat virtual yang lokasi servernya tidak diketahui.
Untuk mengetahui di mana server fintech ilegal itu maka harus diselidiki Tim Direktorat Siber Polri. Artinya, pemberantasan fintech ilegal ini mau tidak mau harus diawali dari laporan masyarakat.

"Kebanyakan server, sekitar 7% itu berasal dari Tiongkok, Rusia dan Korea. Ini jadi perhatian kita. Kebanyakan mereka virtual, kita tidak tahu servernya. Akan kita ketahui kalau sudah masuk penyidikan kepolisian," ujar Tongam.

Per Januari tahun ini, OJK mencatat ada 231 fintech ilegal tambahan setelah sebelumnya di akhir 2018 tercatat ada 404 fintech ilegal yang terdeteksi. Secara total, OJK telah berhasil mengidentifikasi 635 fintech ilegal selama ini di Indonesia.

Modus promosi fintech ilegal kian beragam, Tongam melanjutkan, 7 diantara fintech ilegal itu melakukan promosi melalui akun instagram dan aplikasinya tersedia playstore. Seluruh fintech ilegal itu tidak berizin dari OJK sesuai Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

"Kami sudah mengajukan blokir wepsite dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), memutus akses keuangan fintech P2P lending ilegal, menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum," beber Tongam.

Selain itu, OJK juga mengimbau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk bisa meningkatkan peran untuk penanganan fintech P2P lending ilegal. Termasuk upaya mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk menggunakan fintech yang legal.

Sebelumnya, seorang sopir taksi di Mampang Prapatan melakukan bunuh diri lantaran terlilit utang yang didapat dari pinjaman online. Melalui surat terakhirnya, korban (32) meminta OJK untuk menghentikan praktek 'jeratan setan' itu.

Tongam menduga, fintech yang berkaitan dengan korban bunuh diri tersebut merupakan fintech ilegal. Satgas dan asosiasi kini tengah melakukan pendalaman dan proses pengumpulan informasi.

"Dugaan kami tindakan yang dilakukan supir taksi ini diakibatkan fintech ilegal. Karena fintech yang mengantongi izin OJK dibatasi oleh ketentuan terutama dilarang mengkopi semua kontak yang ada di ponsel." pungkas Tongam.


(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading