e-Commerce

Bagaikan Yoyo, Aturan Pajak Toko Online pun Naik-Turun

Fintech - Roy Franedya, CNBC Indonesia
15 January 2019 10:08
Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 210 tentang pajak e-commerce berakhir dengan kompromi. Pemerintah akhirnya memilih untuk melonggarkan aturan demi memfasilitasi para pengusaha toko online.

Pada Jumat lalu (11/1/2019) Sri Mulyani menerbitkan aturan yang berisi tata cara pemungutan pajak dari toko online. Tak ada pajak baru yang dikenakan pada pedagang atau pengelola toko online.

Dalam beleid tersebut pedagang dan pengelola toko online memiliki kewajiban pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM).


Cuma kementerian keuangan menugaskan e-commerce sebagai memungut, menyetor dan melaporkan PPN, dan PPh dari pedagang online. Para e-commerce ini dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Para marketplace ini juga harus melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan pedagang pengguna platform.

Pedagang online juga diwajibkan untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan melaporkannya ke pengelola e-commerce, bila tidak punya bisa memberitahukan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja.

"Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over- the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama dalam keterangan resmi, Jumat (11/1/2019).

Aturan ini rencananya akan diterapkan pada April 2019. Namun, sebelum aturan ini berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mensosialisasikan kebijakan ini kepada pelaku usaha.

[Gambas:Video CNBC]
(roy/dru)
1 dari 3 Halaman
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading