e-Commerce

Infrastruktur Jadi Alasan Pajak e-Commerce Ditunda

Fintech - Bernhart Farras, CNBC Indonesia
14 January 2019 16:43
Infrastruktur Jadi Alasan Pajak e-Commerce Ditunda Foto: Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) (CNBC Indonesia/Bernhart Farras)
Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi e-Commerce Indonesia (iDEA) meminta kementerian keuangan untuk menunda penerapan aturan PMK 210 tentang e-commerce. Salah satunya karena masalah infrastruktur.

Ketua iDEA Ignatius Untung mengatakan kelemahan dalam penerapan aturan ini bisa datang dari foto NPWP yang tidak sesuai. Pedagang bisa saja menganti fotonya dengan menggunakan program photoshop dan marketplace ga bisa validasi hal tersebut karena repot.

Kesiapan infrastruktur juga tidak akan terkejar hingga April 2019. Membangun sistem bisa saja dilakukan tetapi koneksi antara sistem marketplace dengan Dirjen Pajak dan Dukcapil tidak mudah.


"Kalau KTP-nya palsu gimana? Terus kalau palsu terus diverifikasi lagi terus harus disuspen lagi. Ini jadi pekerjaan rumah," jelas Ignatius Untung di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Asal tahu saja, pemerintah baru saja menerbitkan PMK 210 tentang e-commerce. Dalam beleid ini, pedagang dan e-commerce yang menjual barang akan dikenakan kewajiban pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perundang-undagang di bidang pajak penghasilan.


E-commerce juga punya tugas untuk memungut dan menyetorkan pajak. Ada tiga pajak yang akan dikutip e-commerce, yakni pajak pertambahan nilai (PPN) yang tertunggak sebesar 10%, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM).

Selain itu, Kementerian keuangan juga mewajibkan pedagang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memberikan NPWP kepada pengelola e-commerce.

Mengutip aturan yang ditandatangani Sri Mulyani ini, aturan perpajakan e-commerce ini akan berlaku 1 April 2019. Sebelum aturan ini berlaku, Dirjen Pajak akan lakukan sosialisasi.



(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading