Ini Penjelasan Kemenkominfo Soal Data Center di Luar Negeri

Fintech - Ranny Virginia Utami, CNBC Indonesia
31 October 2018 16:01
Ini Penjelasan Kemenkominfo Soal Data Center di Luar Negeri
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merevisi aturan PP No.82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE), salah satunya terkait kewajiban pembangunan data center

Perubahan ini memberikan kelonggaran bagi pelaku industri teknologi digital untuk dapat membangun data center di luar negeri. Kekhawatiran pun muncul, terutama mengenai perlindungan data pribadi dan kedaulatan negara.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel A. Pangerapan menjelaskan bahwa ketentuan dalam mewajibkan pembangunan data center di dalam negeri ini sebenarnya diserahkan kembali kepada sektor terkait yang mengkategorikan data. Ada tiga data yang dibedakan di sini yaitu data elektronik strategis, data elektronik tinggi dan data elektronik rendah.


"Jadi sektor itu akan mengatur teknisnya. Teknisnya ini harus mengakomodasi data apa yang harus diproses atau diletakkan di luar. Kategori seperti itu ya sektor yang tahu," kata Semuel di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (31/10/2018).  

Sektor yang dimaksud di sini adalah kementerian atau lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, Bekraf, Kemensetneg, Kemenko Perekonomian, BSSN, BKPM, BPPT, Kemendag, Bappenas, ANRI, Kemenkeu, Kemenpanrb, Kemenristekdikti, MA, Kejaksaan, Polri, Kemkumham, Kemhub, Kemenperin, Kemdagri, Kemhan, BPKN.

"Jadi, jika terjadi kebocoran atau kerusakan atau masalah terhadap data itu, nanti yang berdampak sektor juga, bukan hanya perusahaan itu sendiri. Bahkan bisa lintas sektor," kata Semuel.

Namun, jika ada pelaku industri teknologi digital yang tidak bernaung dalam sebuah kementerian atau lembaga, maka ketentuan kategori data akan diatur oleh Kemenkominfo melalui Peraturan Menteri (Permen). "Ini untuk perusahaan yang memiliki kegiatan ekonomis dengan teknologi digital sebagai platform atau mengendalikan data pribadi. Ini yang harus mendaftar ke kami," kata Semuel.

Semuel memberi contoh, jika seseorang melakukan transaksi perbankan menggunakan platform digital maka apabila transaksi ini bermasalah akan berdampak pada keseluruhan sektor perbankan. Oleh karena itu, penentuan kategori data akan lebih baik diatur teknisnya oleh sektor perbankan.

Ini Penjelasan Kemenkominfo Soal Data Center di Luar NegeriFoto: Infografis/Data Center/Arie Pratama

"Seperti kemarin kan, ada perusahaan fintech (financial technology) bermasalah, sektor melaporkan kepada kita, kita tutup. Yang punya wewenang itu kan kami. Maka di sini ada dua sanksinya. Ditutup atau didenda," kata Semuel.

Sementara untuk data yang masuk ke dalam data elektronik strategis, kata Semuel, ditetapkan ketentuannya oleh presiden. Data-data yang masuk ke dalam kategori ini tidak boleh dipertukarkan di luar negeri tanpa izin presiden, seperti data keamanan dan pertahanan negara, atau data penyelenggaraan negara. 

"Apabila bocor nanti menjadi kacau dan berdampak secara nasional. Itu yang jadi data strategis," katanya.

Per 26 Oktober kemarin, revisi PP PSTE telah diserahkan oleh Menteri Kominfo Rudiantara kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian disahkan.

(roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading